AD/ART PPI Dunia

  •   
  •   

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

PEMBUKAAN

(Preambule)

Kami para pelajar Indonesia se-Dunia secara sadar bahwa pelajar Indonesia tersebar diseluruh dunia membutuhkan wadah berapresiasi demi memajukan Indonesia dalam dinamika dan perubahan yang menggiring suatu bangsa.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan kesadaran kami sebagai pelajar Indonesia yang pergi merantau untuk menimba ilmu dan memajukan Negara Republik Kesatuan Indonesia, maka kami membentuk wadah untuk mengakomodasi dan mengoordinasikan seluruh potensi organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kemajuan Indonesia maka dibentuklah Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia.

ANGGARAN DASAR

BAB I
Nama, Sifat, Kedudukan, Kedaulatan dan Waktu

Pasal 1

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (Overseas Indonesian Students Association Alliance) atau yang disingkat dengan nama PPI Dunia (OISAA)

Pasal 2
Bentuk dan Sifat

PPI Dunia bersifat independen, terbuka, akademis, demokratis dan kekeluargaan

Pasal 3
Kedudukan

PPI Dunia berkedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 4
Kedaulatan

Kedaulatan PPI Dunia ada di tangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5
Waktu

PPI Dunia didirikan pada tanggal 9 September 2007 di Sydney,Australia, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II
Asas dan Sumber Hukum

Pasal 6
Asas

PPI Dunia berasaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada UUD 1945 dan UU ORMAS yang berlaku di Indonesia

Pasal 7
Sumber Hukum

Sumber hukum dari PPI Dunia adalah sebagai berikut:

  1. AD/ART

  1. Ketetapan Simposium Internasional

  1. Ketetapan Rapat Internasional

  1. Ketetapan Simposium Kawasan

  1. Ketentuan peralihan

BAB III
Lambang

Pasal 8

  1. Lambang organisasi PPI Dunia/ OISAA berbentuk:

  2. Arti dan makna lambang:

    1. Merah bermakna tanda keberanian.

    1. Warna merah putih dominan, sebagai lambang Bendera Indonesia.

    1. Buku sebagai simbol pendidikan.

    1. Globe dunia sebagai simbol perhimpunan sedunia.

    1. Dua pelajar mengenakan toga dan saling berjabat tangan adalah tanda kekompakan dan sinergitas mahasiswa untuk membawa perubahan yang baik

BAB IV
Tujuan Organisasi dan Ruang Lingkup

Pasal 9
Tujuan Organisasi

  1. Membangun dan meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama antara organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai negara.

  1. Meningkatkan kontribusi dan peran organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai negara dalam berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

  2. Memperkuat kualitas pelajar Indonesia di berbagai negara melalui proses pertukaran informasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9
Ruang Lingkup kegiatan

  1. Sosial dan Kemanusiaan

  1. Pendidikan

  1. Menjaga hubungan dengan PPI Negara

  1. Pernyataan sikap yang dikeluarkan PPI Dunia

BAB V
Keanggotaan

Pasal 10
Sifat Keanggotaan

  1. Anggota PPI Dunia adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi Anggota.

  1. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan PPI Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11
Anggota

  1. Anggota PPI Dunia adalah sebagai berikut:

    1. Anggota tetap

    1. Alumni

    1. Anggota Musyawarah

  1. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan PPI Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
Kewajiban Anggota

  1. Melaksanakan tujuan PPI Dunia;

  1. Mentaati dan melaksakan AD/ART, peraturan dan perangkat yang berlaku; dan

  1. Menjaga nama baik PPI Dunia;

Pasal 13
Hak Anggota

  1. Setiap Anggota mempunyai hak:

    1. Bicara dan memberikan suara;

    1. Memilih dan dipilih;

    1. Membela diri;

  1. Pengaturan lebih lanjut tentang hak angggota sebagaimana dimaksud pada ayat

  1. diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
Alat Kelengkapan

Pasal 14
Alat Kelengkapan

Alat Kelengkapan PPI Dunia terdiri dari

  1. Koordinator PPI Dunia

  1. Dewan Presidium

  1. Badan Otonom

  1. Badan Pengurus Harian

  1. Badan ad hoc PPI Dunia

Pasal 15
Sifat Alat Kelengkapan

Antar alat kelengkapan bersifat saling mendukung kelengkapan organisasi yang berjalan sesuai dengan AD/ART

BAB VII
Musyawarah Organisasi

Pasal 16

(1) Musyawarah organisasi PPI Dunia terdiri dari:

  1. Simposium Internasional adalah adalah musyawarah tertinggi PPI Dunia dan dipimpin oleh Koordinator PPI Dunia dan diikuti Anggota PPI Dunia.

  1. Simposium Kawasan adalah musyawarah PPI Dunia tingkat kawasan dan dipimpin oleh Koordinator Kawasan dan diikuti oleh PPI Negara kawasan masing-masing.

  2. Rapat Internasional adalah musyawarah PPI Dunia dan dipimpin oleh Koordinator PPI Dunia dan diikuti oleh Anggota PPI Dunia.

  1. Pengaturan lebih lanjut tentang musyawarah organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 17
Kuorum

  1. Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (18) adalah sah apabila dihadiri oleh anggota sekurang-kurangnya 50%+1;

  1. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 18
Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

BAB IX
Keuangan dan Kekayaan

Pasal 19
Sumber Pendanaan

Sumber dana PPI Dunia diperoleh dari:

  1. Iuran anggota yang bersifat sumbangan atau tidak memaksa;

  1. Usaha-usaha dan kerja sama yang sah serta tidak bertentangan dengan visi dan misi PPI Dunia;

  1. Berbagai sumber yang bersifat halal, tidak mengikat, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 20
Pengelolaan Keuangan

  1. Seluruh dana yang di peroleh PPI Dunia akan dialokasikan kepada program kerja PPI Dunia dan biaya perawatan aset berwujud dan tak berwujud PPI Dunia.

  1. Pengelolaan keuangan PPI Dunia didasarkan atas asas transparansi dan akuntabilitas;

  2. Dana PPI dipegang oleh Bendahara yang bertanggung jawab langsung kepada ketua PPI Dunia;

  3. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan kepada organisasi secara tertulis.

  4. Anggaran dari setiap komisi PPI Dunia wajib dihabiskan untuk program kerjanya. Jika ada dana yang tersisa, Koordinator dari setiap komisi wajib mengembalikan sisa anggaran beserta laporan sisa anggaran kepada Bendahara PPI Dunia.

  5. Mendekati usai masa jabatan, jika ada sisa dana, Bendahara PPI Dunia wajib mempersiapkan laporan untuk mealokasikan sisa dana kepada pengurus PPI Dunia periode selanjutnya.

Pasal 21
Ketidakabsahan Pendanaan

  1. Penerimaan dana PPI Dunia dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan pasal 20 tentang Sumber Pendanaan;

  2. PPI Dunia wajib untuk tidak menerima dan atau mengembalikan dana yg dinilai tidak sah.

Pasal 22
Aset

  1. Terdapat 2(Dua) tipe aset yang dimiliki PPI Dunia;

    1. Aset berwujud

    1. Aset tidak berwujud

  1. Aset PPI Dunia wajib digunakan hanya untuk kepentingan PPI Dunia yang tidak bertentangan dengan visi dan misi PPI Dunia

  1. Aset-aset PPI Dunia dipegang dan dipertanggung jawabkan oleh kordinator-kordinator dari komisi yang sesuai dengan uraian tugasnya.

BAB X
Pembubaran

Pasal 23

  1. Pembubaran PPI Dunia dapat diajukan oleh Dewan Presidium dan disetujui oleh Anggota;

  2. Pembubaran PPI Dunia harus diusulkan dalam Rapat Internasional dengan persetujuan 50%+1 dari jumlah Anggota PPI Negara;

  1. Pembubaran PPI Dunia ditetapkan dalam Simposium Internasional dengan ketentuan Kuorum;

BAB XI
Perihal Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Pasal 24
Sifat dari diadakannya perubahan AD/ART

  1. Timbulnya ketidakadilan kepada anggota PPI Dunia yang disebabkan oleh suatu BAB, Pasal, atau Ayat tertentu.

  1. Diperlunya penambahan atau spesifikasi kepada suatu BAB, Pasal, atau Ayat tertentu untuk menerangi/menyelesaikan suatu masalah atau membimbing keperluan umum.

  1. Terjadi keadaan yang bersifat diluar dugaan (contoh: perang, perubahan baru kepada UUD RI yang mempengaruhi mahasiswa Indonesia)

Pasal 25
Mekanisme Perubahan AD/ART

  1. Pengajuan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dapat diusulkan oleh dewan presidium dalam Rapat Internasional yang disetujui sekurang-kurangnya oleh 50%+1 dari anggota PPI Negara;

  1. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh tim ad hoc yang diangkat oleh dewan presidium;

  2. Pembahasan usulan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam Simposium Internasional berdasarkan rekomendasi tim ad hoc;

  3. Pengesahan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Simposium Internasional yang disetujui oleh minimal 50%+1 dari jumlah anggota biasa yang hadir.

Pengecualian dalam perubahan ATURAN PERALIHAN
Pasal 26

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang baru, dapat diberlakukan setelah disahkan dalam simposium internasional.

Pasal 27
Struktur kepengurusan, mengacu pada BAB Perangkat Organisasi/Alat Kelengkapan

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

  1. Peraturan yang tidak terdapat dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

  2. Peraturan tambahan diluar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masih berlaku selama tidak bertentangan dengan ketetapan.

Pasal 29

  1. Anggaran Dasar berlaku sejak tanggal disahkannya;

  1. Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini maka ketentuan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
KEANGGOTAN

Pasal 1
Keanggotaan

Keanggotan PPI Dunia terdiri atas:

  1. Anggota Tetap

  1. Alumni

  1. Anggota Musywarah

Pasal 2
Syarat-syarat Keanggotaan PPI Dunia

  1. Anggota Tetap adalah:

    1. Perhimpunan pelajar Indonesia dari suatu negara yang kemudian disebut sebagai PPI Negara;

    1. PPI Negara wajib menunjuk Representasi yang bertugas untuk mewakili PPI Negara;

    1. PPI Negara berhak mengganti Representasi tertunjuk dalam keanggotaan PPI Dunia dalam suatu periode kepungurusan;

    1. Masa jabatan Representasi adalah 1 (satu) periode atau saat PPI Negara menunjuk Representasi yang baru; dan

    1. Representasi wajib berstatus pelajar perguruan tinggi atau mahasiswa.

  1. Alumni adalah:

    1. Alumni adalah kelompok atau perorangan dari suatu PPI Negara;

    1. Alumni berhak menunjuk Representasi yang bertugas untuk mewakili Alumni;

    1. Alumni berhak mengganti Representasi tertunjuk dalam keanggotaan PPI Dunia dalam suatu periode kepungurusan;

    1. Masa jabatan Representasi adalah 1 (satu) periode atau saat Alumni menunjuk Representasi yang baru; dan

  1. Anggota Musyawarah adalah:

    1. Perseorangan yang memiliki keahlian dan kepakaran yang dianggap dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan PPI Dunia;

    1. Perseorangan tersebut tidak terdaftar sebagai Anggota Tetap dan/atau Alumni; dan

    1. Perseorangan tersebut diusulkan oleh Anggota dan disetujui oleh Dewan Presidium.

Pasal 3
Hak Anggota

  1. Anggota Tetap berhak:

    1. Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan;

    1. Bertanya dan berpendapat;

    1. Memilih dan dipilih;

    1. Meminta laporan pertanggungjawaban pada Alat Kelengkapan;

    1. Memegang jabatan dalam organisasi; dan

    1. Perlindungan, pembelaan dan bantuan.

  1. Alumni berhak:

    1. Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan;

    1. Bertanya dan berpendapat;

    1. Meminta laporan pertanggungjawaban pada Alat Kelengkapan; dan

    1. Perlindungan, pembelaan dan bantuan.

  1. Anggota Musyawarah berhak:

    1. Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan;

    2. Bertanya dan berpendapat; dan

    3. Perlindungan, pembelaan dan bantuan.

Pasal 4
Perlindungan Pembelaan, dan Bantuan

Perlindungan, Pembelaan dan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c adalah hak yang dimiliki anggota yang kriterianya lebih lanjut di atur sebagai berikut:

  1. Perlindungan, Pembelaan dan Bantuan untuk anggota bersifat wajib selama yang bersangkutan bertindak atas nama PPI Dunia

  1. Perlindungan adalah suatu upaya PPI Dunia yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada anggota dalam memenuhi tanggungjawabnya selama bertindak untuk dan atas nama PPI Dunia;

  1. Pembelaan dalam hal ini adalah hak prerogatif anggota sebagai respon atas sanksi yang ditetapkan Dewan Presidium PPI Dunia terhadap anggota tersebut;

  2. Bantuan adalah upaya PPI Dunia dalam bentuk materil maupun imateril dengan tujuan demi berjalannya aktivitas demi mencapai visi dan misi Organisasi PPI Dunia, yang mekanismenya kemudian ditentukan oleh Dewan Presidium.

Pasal 5
Kewajiban Anggota

Anggota PPI Dunia berkewajiban:

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

  1. Melaksanakan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  1. Melaksanakan tujuan PPI Dunia;

  1. Mentaati dan melaksakan AD/ART, peraturan dan perangkat yang berlaku; dan

  1. Menjaga nama baik PPI Dunia;

Pasal 6
Penerimaan Keanggotan

  1. Anggota baru dapat diajukan oleh anggota dan alat kelengkapan.

  1. Penerimaan Anggota PPI Dunia ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat dalam Simposium Internasional oleh Dewan Presidium.

Pasal 7
Sanksi, Pemberhentian dan Pengunduran diri Keanggotaan

  1. Sanksi adalah pencabutan hak terhadap anggota yang terdiri atas pencabutan hak atas perlindungan, Pembelaan dan Bantuan untuk anggota selama yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar wewenang PPI Dunia dan menimbulkan kerugian PPI Dunia.

  1. Pencabutan dapat bersifat:

    1. Pencabutan untuk hak-hak tertentu

    1. Pencabutan untuk hak-hak keseluruhan

  1. Dalam hal pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diterima oleh anggota yang bersangkutan,maka penyelesaian permasalahan pencabutan tersebut dapat di selesaikan melalui prosedur internal PPI Dunia di bawah Dewan Presidium.

  1. Dewan Presidium wajib menetapkan dalam jangka waktu paling lama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pemenuhan hak oleh anggota yang bersangkutan.

  1. Pemberhentian Keanggotaan adalah wewenang yang dimiliki oleh dewan presidium untuk menghapus hak dan kewajiban anggota dari organisasi.

  1. Pemberhentian Keanggotan dapat dilakukan apabila:

a. Anggota tidak melaksanakan kewajiban dewan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1);

b. Tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Anggota Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan lalai memenuhi pemberitahuan secara tertulis oleh Dewan Presidium;

c. Anggota dianggap lalai apabila tidak memenuhi pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (bulan) setelah pemberitahuan secara tertulis ditetapkan;

d. Anggota Musyawarah dianggap berhenti sebagai anggota apabila:

      1. Melanggar kewajiban sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1);

      1. Meninggal dunia;

  1. Pengunduran diri dapat dilakukan apabila:

a. Anggota dapat memutuskan untuk mengundurkan diri dari PPI Dunia sesuai dengan persyaratan konstitusi masing-masing;

  1. Anggota yang memutuskan untuk mengundurkan diri wajib memberitahu Dewan Presidium secara tertulis disertai dengan alasan; dan

  2. Untuk kepentingan bersama, PPI Dunia wajib melakukan negosiasi dengan anggota yang mengundurkan diri serta membahas perihal-perihal hubungan di masa depan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

 

BAB II
Alat Kelengkapan

Pasal 8
Alat Kelengkapan

Alat kelengkapan PPI Dunia terdiri atas:

  1. Koordinator PPI Dunia

  1. Dewan Presidium

  1. Badan Otonom

  1. Badan Pengurus Harian

  1. Badan ad hoc PPI Dunia

Bagian Kesatu

Pasal 9
Koordinator PPI Dunia

  1. Koordinator PPI Dunia terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota PPI Dunia yang bersifat tetap.

  2. Koordinator PPI Dunia dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Simposium Internasional.

  1. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Koordinator Dewan Presidium dipilih berdasarkan kuorum.

  1. Selama Koordinator PPI Dunia belum terpilih, Simposium Internasional dipimpin oleh Koordinator PPI Dunia sementara.

  1. Koordinator PPI Dunia ditetapkan dengan keputusan Simposium Internasional.

  1. Masa jabatan Koordinator PPI Dunia adalah 1 (satu) periode.

Pasal 10
Tugas Koordinator PPI Dunia

Koordinator PPI Dunia bertugas dan berwenang:

  1. memimpin Simposium Internasional dan Rapat Internasional dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;

  1. menyusun rencana kerja PPI Dunia;

  1. menyusun alat kelengkapan PPI Dunia;

  1. menyusun Badan Pelaksana Harian PPI Dunia;

  1. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan;

  1. menjadi juru bicara PPI Dunia;

  1. mewakili PPI Dunia dalam berhubungan dengan organisasi lainnya;

  1. mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak lain di luar PPI Dunia sesuai dengan keputusan Simposium Internasional dan Rapat Internasional;

  1. menyusun rencana anggaran PPI Dunia bersama Dewan Presidium dan Badan Otonom yang pengesahannya dilakukan dalam Simposium Internasional atau Rapat Internasional;

  1. menyampaikan laporan kinerja dalam Simposium Internasional dan/atau Rapat Internasional.

Pasal 11
Pemberhentian dan Penggantian Koordinator PPI Dunia

  1. Koordinator PPI Dunia berhenti dari jabatannya karena:

    1. meninggal dunia;

    1. mengundurkan diri; atau

    1. diberhentikan.

  1. Koordinator PPI Dunia diberhentikan apabila:

    1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Koordinator PPI Dunia selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

    1. melanggar kewajiban sebagai anggota PPI Dunia;

    1. ditarik keanggotaannya sebagai Representasi oleh PPI negaranya.

  1. Dalam hal Koordinator PPI Dunia berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota berhak menetapkan Koordinator PPI Dunia Sementara untuk melaksanakan tugas Koordinator PPI Dunia yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Koordinator PPI Dunia yang definitif.

Bagian Kedua

Pasal 12
Dewan Presidium

  1. Dewan Presidium adalah badan tertinggi PPI Dunia dibentuk oleh PPI Dunia dan merupakan alat kelengkapan PPI Dunia yang bersifat tetap.

  2. Dewan Presidium dipimpin oleh Koordinator PPI Dunia.

  1. PPI Dunia menetepkan susunan dan keanggotaan Dewan Presidium pada awal periode kerja PPI Dunia atau setiap Simposium Internasional.

  1. Dewan Presidium berjumlah 10 orang Representasi.

  1. Dewan Presidium terdiri dari

    1. Koordinatior Dewan Presidium

    1. Koordinator Kawasan

5) Dewan Presidium memiliki masa jabatan 1(satu) periode.

Pasal 13
Tugas dan Wewenang Dewan Presidium

  1. Dewan Presidium bertugas dan berwenang:

    1. menetapkan agenda PPI Dunia untuk 1 (satu) periode kerja, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan mengemukakan rekomendasi kepada anggota PPI Dunia;

    1. memberikan pendapat kepada Koordinator PPI Dunia dalam menyusun rencana keja PPI Dunia;

    1. membentuk, membubarkan, membekukan dan meraktivasi Badan Otonom;

    1. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan PPI Dunia yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksaan tugas masing-masing;

    1. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota PPI Dunia;

    1. menentukan suatu rancangan Standar Operasional Prosedur atau pelaksanaan tugas PPI Dunia lain yang diatur dalam peraturan-peraturan oleh alat kelengkapan PPI Dunia;

    2. menetapkan hasil ketetapan atas perselisihan hak anggota;

  1. Mengusulkan kepada Simposium Internasional atau Rapat Internasional mengenai pemebentukan, pembubaran, pembekuan dan pereaktivasian Badan Otonom dan Badan ad hoc; dan

  1. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Simposium Internasional atau Rapat Internasional kepada Dewan Presidium.

  1. Dewan Presidium menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada anggota PPI Dunia.

Pasal 14
Pemberhentian dan Penggantian Dewan Presidium

  1. Dewan Presidium berhenti dari jabatannya karena:

    1. meninggal dunia;

    1. mengundurkan diri; atau

    1. diberhentikan.

  1. Dewan Presidium diberhentikan apabila:

    1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Dewan Presidium selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

    1. melanggar kewajiban sebagai anggota PPI Dunia;

    1. ditarik keanggotaannya sebagai Representasi oleh PPI negaranya.

  1. Dalam hal Dewan Presidium berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota berhak menetapkan Dewan Presidium Sementara untuk melaksanakan tugas Dewan Presidium yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Dewan Presidium yang definitif.

Bagian Ketiga

Pasal 15
Koordinator Kawasan

  1. Koordinator Kawasan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil dipilih dari dan oleh Anggota PPI Dunia yang terikat dalam suatu kawasan yang sama dan bersifat tetap.

  1. Koordinator Kawasan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Simposium Internasional.

  1. Kawasan adalah wilayah-wilayah dimana Anggota berdomisili yang mana wilayah-wilayah tersebut terdiri dari:

    1. Kawasan Amerika & Eropa;

    1. Kawasan Afrika dan Timur Tengah; dan

    1. Kawasan Asia dan Oseanisa.

  1. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Koordinator Kawasan dipilih berdasarkan kuorum.

  1. Koordinator Kawasan ditetapkan dengan keputusan Simposium Internasional.

  1. Masa jabatan Koordinator Kawasan adalah 1 (satu) periode kerja.

Bagian Keempat

Pasal 16
Badan Otonom

  1. Badan Otonom dibentuk oleh PPI Dunia dan merupakan alat kelengkapan PPI Dunia yang bersifat tetap.

  1. Dewan Presidium membentuk Badan Otonom sesuai dengan rancangan susunan standar operasional prosedur setiap 1 (satu) periode kerja.

  1. Dewan Presidium menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Otonom pada masa permulaan periode kerja.

  1. Fungsi, tujuan, anggaran dan jumlah anggota Badan Otonom selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

  1. Badan Otonom terdiri dari Delegasi dari PPI Negara.

  1. Delegasi adalah perseorangan yang mewakili PPI Negara yang bertindak sesuai dengan tugas dan wewenang Badan Otonom.

Pasal 17
Penanggung Jawab Badan Otonom

  1. Penanggung Jawab Badan Otonom terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris dipilih dari Anggota PPI Dunia.

  2. Penanggung Jawab Badan Otonom dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Simposium Internasional atau Rapat Internasional.

  1. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Penanggungjawab Badan Otonom dipilih berdasarkan kuorum.

  1. Penanggungjawab Badan Otonom ditetapkan dengan keputusan Simposium Internasional atau Rapat Internasional.

  1. Masa Jabatan Penanggungjawab Badan Otonom adalah 1 (satu) periode kerja.

  1. Peraturan lebih lanjut mengenai Badan Otonom diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 18
Tugas dan Wewenang Penanggung Jawab Badan Otonom

  1. Penanggungjawab Badan Otonom bertugas:

    1. menjalankan fungsi badan otonom sesuai dengan Standar Operasional Peraturan;

    1. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota PPI Dunia;

  1. Penanggungjawab Badan Otonom menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada anggota PPI Dunia.

Pasal 19
Pemberhentian dan Penggantian Penanggungjawab Badan Otonom

  1. Penanggungjawab Badan Otonom berhenti dari jabatannya karena:

    1. meninggal dunia;

    1. mengundurkan diri; atau

    1. diberhentikan.

  1. Penanggungjawab Badan Otonom diberhentikan apabila:

    1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Penanggungjawab Badan Otonom selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

    1. melanggar kewajiban sebagai anggota PPI Dunia;

    1. ditarik keanggotaannya sebagai Delegasi oleh PPI negaranya.

  1. Dalam hal Penanggungjawab Badan Otonom berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Presidium berhak menetapkan Penanggungjawab Badan Otonom Sementara untuk melaksanakan tugas Penanggungjawab Badan Otonom yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Penanggungjawab Badan Otonom yang definitif.

Pasal 20
Pembubaran, Pembekuan, dan Reaktivasi Badan Otonom

  1. Badan Otonom dibubarkan apabila:

    1. dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Badan Otonom selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

    2. melanggar fungsi sebagai Badan Otonom dan standar operasional peraturan.

  1. Badan Otonom dibekukan apabila:

    1. Fungsi Badan Otonom tersebut telah terpenuhi;

    1. Tidak dibutuhkan pada periode tertentu;

    1. Diketahui melakukan tindakan di luar kelayakan atau tanpa sepengetahuan Dewan Presidium;

  1. Badan Otonom direaktivasi apabila:

    1. Fungsi Badan Otonom kembali disusun dalam rancangan Koordinator PPI Dunia;

    1. Diusulkan oleh anggota;

Pasal 21
Badan ad hoc

  1. Badan Ad Hoc PPI Dunia merupakan badan khusus PPI Dunia yang tugasnya khusus berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PPI Dunia. Pola kerja Badan Ad Hoc PPI Dunia terdiri dari rapat pleno anggota yang waktunya di tentukan sesuai dengan target yang disepakati.

  1. Pemilihan anggota Badan Ad Hoc PPI Dunia merupakan hak prerogative Dewan Presidium dengan mekanisme sebagai berikut:

    1. Pemilihan anggota yang saat pemilihan hingga selesainya kinerja masih menyandang status sebagai anggota biasa PPI Dunia;

    1. Persetujuan melalui PPI Negara, yang kemudian dilanjutkan dengan pengesahan oleh Dewan Presidium.

Pasal 22
Badan Pelaksana Harian

  1. Badan Pelaksana Harian dibentuk oleh Koordinator PPI Dunia dan merupakan alat kelengkapan PPI Dunia yang bersifat tetap.

  1. Badan Pelaksana Harian dipilih dan bertanggungjawab kepada koordinator PPI Dunia.

  1. Badan Pelaksana Harian bertugas untuk membantu Koordinator PPI Dunia dalam melaksana fungsi dan tugas Koordinator PPI Dunia.

  1. Koordinator PPI Dunia membentuk Badan Pelaksana Harian sesuai dengan rancangan susunan program kerja setiap 1 (satu) periode kerja.

  1. Koordinator PPI Dunia menetapkan susunan Badan Pelaksana Harian pada masa permulaan periode kerja.

  1. Badan Otonom terdiri dari Delegasi dari PPI Negara.

  1. Delegasi adalah perseorangan yang mewakili PPI Negara yang bertindak sesuai dengan tugas dan wewenang Badan Pelaksana Harian.

BAB III
Musyawarah Organisasi

Pasal 24
Musyawarah Organisai

Musyawarah Organisasi PPI Dunia terdiri dari:

  1. Simposium Internasional

  1. Simposium Kawasan

  1. Rapat Internasional

  1. Rapat Luar Biasa

Bagian Keenam

Pasal 25
Simposium Internasional

  1. Simposium Internasional adalah musyawarah tertinggi PPI Dunia dan dipimpin oleh Koordinator PPI Dunia dan diikuti Anggota PPI Dunia.

  2. Setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara.

  1. Simposium Internasional dilaksanakan apabila telah memenhi jumlah peserta minimal 50%+1 dari jumlah PPI Negara.

  1. Simposium Internasional diselenggarakan 1(satu) kali dalam periode kerja.

Pasal 26
Tugas dan Wewenang Simposium Internasional

  1. Tugas dan wewenang Simposium Internasional adalah:

    1. Mengusulkan perubahan, menetapkan, dan mengesahkan AD/ART PPI Dunia;

    1. Memilih, menetapkan, melantik, dan mengesahkan Koordinator PPI Dunia;

    1. Memilih dan menetapkan Anggota PPI Dunia;

    1. Meminta laporan pertanggungjawaban Alat Kelengkapan PPI Dunia;

    1. Menetapkan, mengangkat dan mengesahkan Alat Kelengkapan PPI Dunia;

    1. Menerima dan menolak pertanggungjawaban Alat Kelengkapan PPI Dunia;

    1. Meminta dan memberikan pandangan dan ketetapan yang dianggap perlu;

    1. Membuat dan menetapkan keputusan dan ketetapan yang dianggap perlu; dan

i. Mengusulkan dan menetapkan pembubaran PPI Dunia.

  1. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan, penetapan dan putusan ditetapkan berdasarkan kuorum.

Bagian Ketujuh

Pasal 27
Simposium Kawasan

  1. Simposium Kawasan adalah musyawarah PPI Dunia tingkat kawasan dan dipimpin oleh Koordinator Kawasan dan diikuti oleh PPI Negara kawasan masing-masing.

  2. Setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara.

  1. Simposium Kawasan dilaksanakan apabila telah memenhi jumlah peserta minimal 50%+1dari jumlah PPI Negara kawasan masing-masing.

  1. Simposium Kawasan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam periode kerja.

Pasal 28
Tugas dan Wewenang Simposium Kawasan

  1. Tugas dan wewenang Simposium Kawasan adalah:

    1. Mengeluarkan ketetapan untuk kawasan tanpa mengesampingkan ketetapan pada Simposium Internasional;

    1. Memilih, menetapkan, melantik, dan mengesahkan Koordinator Kawasan;

    1. Meminta dan memberikan pandangan dan ketetapan yang dianggap perlu; dan

    1. Membuat dan menetapkan keputusan dan ketetapan yang dianggap perlu.

  1. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan, penetapan dan putusan ditetapkan berdasarkan kuorum.

Bagian Kedelapan

Pasal 29
Rapat Internasional

  1. Rapat Internasional adalah musyawarah PPI Dunia dan dipimpin oleh Koordinator PPI Dunia dan diikuti oleh Anggota PPI Dunia.

  2. Setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara.

  1. Rapat Internasional Internasional dilaksanakan apabila telah memenhi jumlah peserta minimal 50%+1 dari jumlah PPI Negara.

  1. Rapat Internasional diselenggarakan 3 (tiga) kali dalam periode kerja.

Pasal 30
Tugas dan Wewenang Rapat Internasional

  1. Tugas dan wewenang Rapat Internasional adalah:

    1. Mengusulkan perubahan AD/ART;

    1. Mengusulkan keanggotan PPI Dunia;

    1. Meminta laporan pertanggungjawaban Alat Kelengkapan PPI Dunia;

    1. Meminta dan memberikan pandangan dan ketetapan yang dianggap perlu;

    1. Membuat dan menetapkan keputusan dan ketetapan yang dianggap perlu;

    1. Menerima dan menolak pertanggungjawaban Alat Kelengkapan PPI Dunia; dan

    1. Mengusulkan dan menetapkan pembubaran PPI Dunia.

  1. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan, penetapan dan putusan ditetapkan berdasarkan kuorum.

Bagian Kesembilan

Pasal 31
Rapat Luar Biasa

  1. Rapat Luar Biasa adalah musyawarah PPI Dunia yang diselenggarakan pada keadaan mendesak yang diperlukan keputusan secepatnya yang keputusannya setara dengan Simposium Internasional.

  1. Rapat Luar Biasa dipimpin oleh Dewan Presidium.

  1. Rapat Luar Biasa diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 50%+1 Anggota Biasa.

  1. Setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara.

  1. Rapat Luar Biasa wajib dilaksanakan paling lambat empat belas hari setelah permintaan sesuai dalam ayat (3) terpenuhi.

Pasal 32
Tugas dan Wewenang Rapat Luar Biasa

  1. Tugas dan wewenang Rapat Luar Biasa adalah:

    1. Memberhentikan Koordinator PPI Dunia apabila ada diindikasi Koordinator PPI Dunia melanggar kewajiban anggota PPI Dunia;

    1. Memberhentikan Alat Kelengkapan PPI Dunia apabila ada diindikasi Alat Kelengkapan PPI Dunia melanggar kewajiban anggota PPI Dunia

    1. Menetapkan dan mengesahkan Alat Kelengkapan PPI Dunia;

    1. Mengusulkan perubahan, menetapkan, dan mengesahkan AD/ART PPI Dunia yang mendesak;

    1. Menetapkan, mengangkat dan mengesahkan Alat Kelengkapan PPI Dunia; dan

    1. Mengusulkan dan menetapkan pembubaran PPI Dunia.

  1. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan, penetapan dan putusan ditetapkan berdasarkan kuorum.

BAB IV
Pendanaan

Pasal 33
Pendanan

  1. Keuangan PPI Dunia dapat bersumber dari:

    1. iuran anggota;

    1. bantuan/sumbangan tak mengikat;

    1. hasil usaha anggota;

    1. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau

  1. Keuangan PPI Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

  1. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPI Dunia menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 34
Pengelolaan Keuangan

  1. Pengelolaan keuangan PPI Dunia dilaksanakan oleh Bendahara Umum/ Bendahara atau Wakilnya dengan persetujuan Koordinator PPI Dunia.

  2. Pengelolaan keuangan PPI Dunia dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

  1. Koordinator PPI Dunia wajib menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Dewan Presidium.

  1. Penggunaan keuangan PPI Dunia dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan program organisasi dipertanggungjawabkan dalam rapat alat kelengkapan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau program tersebut selesai.

  1. Perjanggungjawaban keuangan dan kekayaan PPI Dunia dilaksanakan pada setiap Kongres/Musyawarah bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban alat kelengkapan PPI Dunia.

BAB V

Pasal 35
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi oleh Dewan Presidium.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *