Hari Anti Korupsi Sedunia (Hasil Siaran RRI Voice of Indonesia)

  •   
  •   

Turut meramaikan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2017, PPI Dunia bersama dengan RRI Voice of Indonesia mengangkat tema tersebut pada siaran RRI Voice of Indonesia pagi ini (11/12). Yang menjadi narasumber di siaran kali ini adalah Bima C. Bhaskara (PERPIKA) pada Youth Forum dan M. Ubaidillah (PPI UAE) untuk rubrik Kami Yang Muda/KAMU.

Membahas tentang Korupsi tak ubahnya mengurai benang kusut, tak hanya di dunia Internasional, tetapi juga di Indonesia. Meski demikian, negara lain contohnya Hong Kong telah membuktikan bahwa praktik korupsi dapat dilawan. Seperti dilansir dari kanal Youtube milik Najwa Shihab, bahwa upaya pembersihan korporasi pemerintahan di Hong Kong dapat berjalan karena mendapatkan dukungan penuh dari setiap elemen masyarakatnya.  Seperti kata Bima saat sesi siaran tadi, “korupsi adalah musuh utama negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.” untuk itulah perlu adanya upaya penanganan yang full force.

“Pemberantasan Korupsi sama seperti berperang. Perang antara negara dengan para koruptor, perlu sumber daya yang banyak dan senjata-senjata ampuh,” imbuhnya.

Dan pendapat Bima tersebut (tentang senjata ampuh) ternyata selaras dengan pendapat Ubaid ketika menanggapi pertanyaan terkait adanya wacana pembentukan lembaga baru anti-rasuah di Indonesia demi menyokong kinerja KPK, Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Republik Indonesia. “Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sejak pembentukannya hingga saat ini pergerakan KPK sudah sangat nampak dan masif, akan tetapi lagi-lagi banyak kasus yang mereka tangani masih macet di tengah jalan. Sebut saja kasus-kasus seperti bank Century, Nazaruddin, Emirsyah Satar, Pelindo II, dan masih banyak lagi. Belum lagi menurut saya, fokusan KPK saat ini masih berkutat di kasus-kasus korupsi dengan nominal minimal 1 miliar Rupiah. Jadi nantinya Densus Tipikor Polri lebih baik jika bisa mengambil fokusan kasus-kasus korupsi dengan nominal yang lebih kecil. Dan sudah seharusnya juga lembaga ini menjadi supporting system untuk KPK di masa depan,” papar Ubaid.

Akan tetapi tantangan selanjutnya jelas terletak pada peran pemerintah (dengan dukungan elemen-elemen lainnya) dalam mengoordinasikan dan membuat lembaga-lembaga anti korupsi tersebut bersinergi. “Antara KPK yang menangani kasus-kasus besar, dengan Densus Tipikor Polri yang nantinya bisa jadi mengambil penanganan kasus dengan nominal lebih kecil. Tak boleh ada tumpang tindih pergerakan, bahkan seharusnya nanti ada hierarki khusus koordinasi antara dua lembaga anti korupsi tersebut,” tambah Ubaid.

Beranjak dari anggapan tersebut, ternyata pewawancara dari RRI memiliki studi kasus lain yang membutuhkan pendapat dari narasumber, yaitu tentang peran Pansus KPK yang dibentuk oleh DPR. “Pansus KPK yang dibentuk DPR ini menurut saya lebih cenderung pada posisi melemahkan KPK. KPK ini kan institusi penting, memiliki track record yang bagus dalam memberantas koruptor-koruptor di negeri ini. Jadi jelas sekali jika banyak pihak yang mungkin merasa terganggu dengan keberadaannya. Yang perlu kita lakukan adalah terus mendukung penuh KPK dalam upaya-upaya penguatan kinerjanya memberantas korupsi,” ujar Bima.

Dan ketika ditanyakan hal yang sama, ternyata Ubaid memiliki pendapat serupa akan tetapi dengan sudut pandang analisis berbeda, “Keberadaan Pansus KPK yang dibentuk DPR ini bisa jadi mendukung kinerja KPK, tetapi sangat disayangkan ternyata dalam praktiknya peran mereka sampai sekarang masih sebatas mengkritik tanpa memberikan saran/solusi pasti dalam memberikan dukungan yang real. Harusnya tidak demikian, karena KPK dan kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya membutuhkan kritik tanpa solusi membangun.”

Beralih dari lembaga-lembaga khusus tipikor tersebut, selanjutnya dalam siaran kali ini juga dibahas tentang peran serta pemerintah dalam upaya memberikan ruang preventif praktik tipikor di Indonesia. Yang menurut Bima, “peran pemerintah untuk pemberantasan korupsi bisa dimulai dengan 1)Pemberian wawasan dini kepada masyarakat dalam menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2)Membumikan creative campaign for ANTI CORRUPTION in everywhere for everyone; juga 3)Menerapkan kebijakan dalam mengontrol transparansi keuangan di masing-masing level pemerintahan.”

“Dan upaya transparansi tersebut dapat dimulai dengan mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan seperti pelayanan e-government, e-planning, e-budgeting, dll. Yang otomatis semuanya itu harus detail dan ditransparansikan untuk bisa lebih dikontrol oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Ubaid.

Pesan terakhir sebagai generasi muda, dari dua narasumber, saat menutup sesi siaran pagi ini adalah agar kita semua mampu mengambil bagian, beraksi nyata (meskipun dimulai dari hal kecil) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik di Indonesia maupun di dunia, untuk semua level masyarakat tanpa pandang bulu.

 

Oleh: Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha (Tim Penyiaran Radio, Kantor Komunikasi PPI Dunia)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *