Hak Palestina dan Kurikulum Pendidikan

  •   
  •   

Rabu (06/12/2017), keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pidatonya di Gedung Putih mengumumkan pengakuan Yerussalem sebagai ibu kotaIsrael menuai kutukan, kecaman, dan penentangan dari berbagai pihak.

Menurut penjelasan Barbara Plett Usher, wartawan BBC di Kementrian Luar Negeri AS, bahwa tidak ada strategi khusus dibalik keputusan ini. Klaim tersebut dibuat semata guna memenuhi janji kampanye terhadap Yahudi Amerika pro Israel dan kelompok Kristen Evangelis yang merupakan basis politisnya. Di samping adanya indikasi bahwa Trump frustasi dan tertekan atas penentangan dari tim keamanan nasionalnya untuk membahas opsi pengabaian kedutaan besar.

Pejabat AS mengatakan bahwa mereka setuju untuk menandatangani pengabaian itu dengan janji mengakui Yerussalem sebagi ibukota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerussalem. Trump pribadi merasa bangga dapat memenuhi janji politik yang tidak mampu dipenuhi oleh presiden sebelumnya.

Pemerintah AS sejak tahun 1948 menyatakan status Yerussalem diputuskan oleh negosiasi dan mereka tidak akan melakukan tindakan yang mungkin dianggap sebagai upaya mengarahkan hasil dari negosiasi tersebut.

Berdasarkan kesepakatan damai Israel dan Palestina tahun 1993, status akhir atas Yerussalem akan dibahas dalam tahap perundingan  lebih lanjut di kemudian hari.Namun sejak 1967, Israel telah menduduiki Yerussalem Timur dan mencaplok kawasan tersebut pada tahun 1980 dengan membangun kawasan pemukiman untuk menampung 200.000 warga Yahudi.Langkah itu dianggap melanggar hukum internasional walau posisi ini selalu diabaikan oleh Israel.(Lihat, BBC Indonesia, 8/12/2017)

Di berbagai negara seperti Uni Eropa, Perancis, Cina, Rusia,Amerika, Inggris, Austria, Jerman, Pakistan, Mesir, Turki, Al-Jazair, Tunisiadan Indonesia turutmenyesalkan keputusan yang dinilai merusak prospek perdamaian antara Israel dan Palestina, menyulut kemarahan bagi kaum muslimin, mengancam perdamaian global, serta mendorong terjadinya ketegangan, perpecahan dan kebencian di seluruh dunia.

Aksi penolakan, kecaman, boikot dan demonstrasi berasaskan solidaritas keagamaan maupunkebangsaan serentak terjadi di mana-mana. Mereka sependapat menentang penjajahan, perampasan terhadap hak-hak Rakyat Palestina yang mengorbankan darah mereka sebagai tebusan bagi tempat suci ini:Al-Quds.

Al-Azhar al-Syarif di bawah komando Grand Syaikh al-Azhar Ahmad Thayyib telah  mengeluarkan Deklarasi al-Quds al-Syarif (20/11/2011) jauh sebelum keputusan Trump dikeluarkan. Hal tersebut guna mengantisipasi segala makar Israel dan sekutunya yang pasti merugikan dan sekali lagi merampas hak-hak rakyat Palestina.

Dewan Ulama Senior al-Azhar al-Syarif mengadakan rapat darurat (Selasa, 12/12/2017) guna membahas tentang keputusan Amerika yang mendeklarasikan al-Quds sebagai ibukota entitas penjajah Zionis. Ketegasan al-Azhar didukung Gereja Koptik Nasional Mesir dan Paus Theodoros terlihat jelas atas penolakan  kunjungan Mike Pence, Wakil Presiden AS ke Mesir yang telah diagendakan pekan lalu sebelum pernyataan Trump dikeluarkan.(Lihat, Pusat Terjemah al-Azhar: Grand Syaikh Al-Azhar Menolak Permintaan Wakil Presiden Amerika Untuk Menemuinya dan Menekankan Keharusan untuk Segera Menarik Kembali Keputusan Ilegal yang Merugikan Al-Quds)

Di antara butir hasil perundingan Dewan Ulama Senior, menyerukan kepada seluruh pemerintah dan organisasi Arab dan Islam untuk menjalankan kewajiban mereka terhadap al-Quds dan Palestina serta mengambil semua tindakan politik dan hukum yang diperlukan untuk membatalkan keputusan AS ini. Juga menuntut seluruh pemerintah, lembaga internasional, Dewan Keamanan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua orang yang merdeka dan arif di dunia, untuk benar-benar bergerak dengan serius guna mencabut legalitas dari keputusan zalim ini. (Lihat, Pusat Terjemah Al-Azhar: Pernyataan Dewan Ulama Senior Al-Azhar)

Grand Syaikh al-Azhar Ahmad Thayyib dalam pidatonya pada konferensi Internasional al-Quds mengusulkan dua point yang dinilai konkret menelurkan hasil nyata, tidak konvensional, dapat memanfaatkan energi dan mengoptimalkan upaya meski kecil atau terlihat tidak berharga sama sekali. Usulan pertamanya  dan yang terpenting adalah: Mengembalikan kesadaran akan permasalahan Palestina secara umum dan al-Quds secara khusus. Kenyataan pahit adalah ketika kita dapati bahwa diktat-diktat pelajaran dalam kurikulum pendidikan dan pengajaran di berbagai jenjangnya tidak mampu menciptakan kesadaran tentang permasalahan ini di dalam benak milyaran pemuda Arab dan Muslim.Tidak ada satupun diktat pelajaran yang mengkhususkan pengenalan tentang bahaya masalah ini. Tentang sejarah masa lalu, dan masa kini serta pengaruhnya terhadap masa depan pemuda kita yang kelak akan menerima panji pembelaan Palestina, sementara mereka sama sekali tidak mengetahui  amanah perjuangan dan perlawanan ini.

Hal itu berbanding terbalik jika disandingkan dengan pemuda para penjajah (Zionis) yang semenjak kecil telah dididik dengan kurikulum pendididkan, diktat-diktat sekolah, lagu-lagu dan doa yang membentuk karakter permusuhan, menyemainya dengan fanatisme rasis dan kebencian terhadap segala sesuatu yang bernuansa Arab dan Muslim. Apa yang telah hilang dari kurikulum pendidikan semacam ini, juga telah hilang dari berbagi media massa di dunia Arab dan Islam, sehingga pembicaraan mengenai Palestina dan al-Quds tidak lebih dari sekedar sebuah berita atau laporan rutinan dari koresponden semata, di mana efeknya akan hilang dengan berakhirnya berita dan beralihnya penyiar ke berita lain. (Lihat, Pusat Terjemah Al-Azhar: Pidato Grand Syaikh Al-Azhar pada Konferensi Internasional Al-Azhar untuk Bela Al-Quds)

Sebagai Mahasiswa/i Muslim/ah, agen perubahan dan pemangku estafet perjuangan untuk Palestina khususnya, upaya membela dan mempertahankan kehormatan al-Quds bukan sekedar bagian dari wujud solidaritas kemanusiaan. Pembelaan atas Palestina merupakan bagian dari akidah dan harga mati bagi seluruh Muslim beriman  yang bersyahadat “Ashadu alla illaha illallah, wa ashadu anna Muhammada rasulullah”.

Pengakuan mutlak atas kebenaran firman Allah tentang kepastian bahwa kesudahan bagi orang yang zalim adalah kehinaan dan kekalahan meskipun terlihat mustahil saat ini, pernyataan atas  al-Aqsha al-Syarif, kiblat pertama umat Islam, tanah suci ketiga, dan tempat Isra’nya penutup para Nabi dan Rasul. Demikian, harga diri seorang mukmin yang tak boleh ditawar apalagi dijual atas nama agama Allah demi kepentingan dunia belaka.

Seyogyanya, upaya perlawanan terhadap Zionisme bukan didasari hubungan bilateral atau slogan kemanusiaan semata. Menurut DR. Hamid Fahmy Zarkasyi, bahwa syariat itu sesuai dengan kemanusiaan. Dalam Islam ada maslahat syariat yang maslahat tersebut pasti sesuai dengan kepentingan dan keselamatan manusia.Yang salah adalah mengangkat atau memperjuangkan sebuah isu dengan slogan kemanusiaan.

Dalam penjelasannya, beliau menambahkan bahwa syariat sudah menjamin dua kepentingan, yaitu kepentingan manusia sendiri dan kepentingan untuk Allah yaitu ketaatan, “Jika kita bicara agama dan kemanusiaan, sebenarnya agama itu memanusiakan manusia.Semakin dekat dengan Allah, semakin manusiawilah kita, jangan dibalik.”

Penulis melihat bahwa penyusunan kurikulum sejarah, bentuk perjuangan dan pembelaan atas Palestina harus disikapi serius dan diprogramkan bertahap lewat kurikulum pendidikan dan pengajaran.

Dimulai dari kurikulum sekolah dasar, bahwa pembelaan atas Palestina adalah bagian dari akidah, menanamkan kepada jiwa anak didik sebagai simbol kecintaan terhadap agama dan bangsa (baca; Islam, Arab dan Nasionalisme berkebangsaan adalah bagian dari iman), serta mengajarkan nilai-nilai perdamaian sebagai jalan membangun peradaban yang lebih baik.

Pada jenjang sekolah lanjutan, diajarkan sejarah panjang tentang Palestina, kearaban al-Quds, identitas Palestina dan pemalsuan sejarah yang diklaim oleh Yahudi namun diingkari oleh nenek moyang, kitab suci dan para rahib-rahibnya.

Sementara pada jenjang sekolah menengah atas dipaparkan bentuk-bentuk penjajahan Zionis, perampasan hak-hak bangsa, warisan umat dan peradaban.Juga politik standar ganda sekutu Israel, peran dan kebijakan organisasi internasional dan pemerintah dalam menjaga stabilitas perdamaian dunia. Hal tersebut diharapkan dapat memberi kesadaran terhadap anak didik tentang langkah-langkah yang harus dikuasai dan peran yang akandiamanahkan dalam bidang agama, keilmuan, ekonomi dan politik guna menunjang dan meneruskan perjuangan atas Palestina.

Perhatian pada permasalahan al-Quds dan Palestina tidak hanya mencakup dalam kurikulum pelajaran dan pendidikan, namun harus digaungkan lewat khutbah-khutbah Jum’at dan program kebudayaan dan penerangan, serta media sosial, cetak maupun  elektronik. Demikian agar mengembalikan kesadaran dan menjaga kobaran semangat perjuangan terhadap masalah yang penting dan krusial ini.

Di zaman yang tidak mengenal bahasa selain kekerasan, kita tidak punya pilihan untuk bersikap lemah, pasrah dan taat pada kezaliman yang menimpa umat dan agama Allah ini.Jika kita belum mampu mengambil peran dalam proyek besar ini, pastikan bahwa jika harta kita berlebihan, sempatkan untuk mengunjungi Tanah Haram Ketiga dan saudara seiman kita di Palestina sesudah menunaikan ibadah haji dan umroh.Demikian, jika kita memang belum mampu melawan Zionisme secara terang-terangan.Jika tidak, sisihkan sebagian pendapatan kita untuk donasi aksi solidaritas rakyat Palestina. Jika belum berkemampuan dan berkecukupan pula, cukuplah dengan hal yang paling ringan dan mudah  berupa doa yang tak terputus bagi seluruh syahid dan rakyat Palestina.

Penulis: Hayyun Ulfah

Editor: Fajar R

 

Sumber gambar:  http://palestineembassy.com.pk/palestinian-right-to-education/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *