Mewujudkan Sektor Pariwisata Kerakyatan sebagai Tulang Punggung Perekonomian Baru bagi Indonesia di Masa Depan

  •   
  •   

Saya percaya bahwa Indonesia tak bisa selamanya bergantung pada pajak, pun tak boleh terlalu mengandalkan sektor ekspor sumber daya alam karena perang dagang di dunia global yang semakin sengit. Dengan kata lain, Indonesia harus punya beragam alternatif yang produktif dalam memenuhi pendapatan negaranya. Produktifitas bangsa, yang harus dibarengi dengan kemampuan masyarakat, optimalisasi iptek dan distribusi, serta besarnya political will untuk ekspansi pasar dunia harus menjadi fokus bagi kita semua.

Seperti yang kita tahu bahwa perubahan kondisi global dan dalam negeri memengaruhi perlemahan rupiah, harga barang, dan angka-angka lain yang menjadi parameter kondisi bangsa. Dalam membedah kondisi ini, menyalahkan pihak tertentu (Pemerintah, misalnya) pun rasanya kurang bijak jika tidak dibarengi dengan kesadaran berjamaah mengenai lemah dan manjanya diri kita dalam berbuat untuk negeri. Sudah terlalu banyak pemuda yang ingin diberi ini dan itu sebagai syarat agar dirinya bisa ciptakan karya untuk negara, padahal peluang ciptakan kerjasama ada di depan mata. Masyarakat selalu ada untuk kita ajak berkolaborasi, hanya saja kita kurang menyadari.

Gerakan Berbasis Kerakyatan

Jika kita menyambangi masyarakat miskin yang pengangguran dan tak punya skill sekalipun dan bertanya apakah mereka ingin perubahan, saya yakin mereka menjawab ingin. Memang, tiap orang dan kelompok sosial memiliki tingkat keterbukaan dan kekonkritan dalam berubah yang berbeda-beda. Ada yang sekadar ingin instan, ada pula yang siap diajak banting tulang untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Saya percaya bahwa disinilah kita, sebagai pemuda, memiliki peran penting untuk mencipta gerakan yang bisa memicu produktivitas masyarakat – atau dengan kata lain, memberdayakan dan menghapus status miskin yang mereka sandang.

Di Indonesia sendiri, ada filosofi lucu. Jika ada penjual makanan yang cukup laris di suatu daerah, maka tak lama lagi akan banyak orang yang meniru dan menjual makanan di daerah tersebut. Konsep sederhana ini pun bisa kita coba terapkan pada masyarakat, yakni dengan mengajak kelompok tertentu di masyarakat yang memiliki keinginan plus kekonkritan yang nyata untuk memberdayakan diri mereka dan mau berubah. Perlahan tapi pasti, kelompok masyarakat lain yang awalnya wait and see hingga yang apatis sekalipun akan berpikir untuk mengikutinya. Lha kenapa tidak, wong mereka bagaimanapun juga butuh makan dan ingin hidup enak?

Pariwisata Kerakyatan sebagai Alternatif Kemandirian Ekonomi

Tak perlu panjang lebar untuk menjelaskan seberapa kaya, indah dan besarnya Indonesia. Pun tak perlu bingung untuk menceritakan bagaimana Indonesia punya ragam dan pilihan pariwisata yang super kaya. Sayangnya, kita selalu terperangkap oleh itu semua. Apa yang ada diajarkan kepada kita sejak sekolah dasar ialah berwisata berarti ke pantai, gunung, kebun binatang dan tempat-tempat yang ‘sudah dari sananya’ bagus. Padahal, Pariwisata pun bisa seperti Edinburgh yang terkenal sebagai Kota Festival Terbesar di Dunia. Sehingga tak ayal, market share pariwisata Indonesia pun masih tertinggal jauh dari negara-negara lain, bahkan di Asia Tenggara sekalipun, karena kita berpikir bahwa hanya wilayah yang sudah bagus secara alamilah yang bisa menjadi tempat wisata, dan menghasilkan uang.

Pariwisata terdiri dari beberapa tingkatan. Adapun tingkatan paling dasar ialah mengandalkan pada wisata alam, seperti gunung dan pantai. Ini tentu sudah umum bagi kita, pun Indonesia punya banyak meskipun tak semuanya terawat dengan baik. Kedua, ialah Pariwisata yang memiliki partisipasi dari warga lokalnya. Misal, tersedianya toko souvenir dan jajanan khas yang terletak di tempat wisata tersebut. Ketiga, ialah Pariwisata yang menghadirkan partisipasi aktif dan lebih serius dari beragam elemen seperti penyelenggaraan festival oleh pemerintah daerah di sebuah destinasi wisata. Terakhir, ialah Pariwisata yang bisa membuat para pengunjungnya ikut berpartisipasi bahkan hingga belajar dan turut memberdayakan wisata tersebut.

Nah, disinilah kadang kita kurang menyadari bahwa mungkin kita bisa membangun ‘destinasi wisata baru’ bersama masyarakat. Tak harus mengandalkan adanya candi, danau atau keunikan territorial tertentu untuk mengundang orang luar datang dan menciptakan perputaran uang di sebuah wilayah. Contoh, Kampung 3D di Malang yang dibuat dengan menciptakan dekorasi ruang dari mural, kemudian Kampung Ponggok di Klaten yang dibuat dengan menciptakan wisata bawah air yang kreatif, dan sebagainya. Dengan banyaknya wisatawan yang hadir berkat beragam inovasi yang dilakukan bersama masyarakat, kemandirian ekonomi sektoral pun tercipta.

Bayangkan jika paling tidak ada satu pariwisata berbasis kerakyatan di tiap kecamatan di Indonesia yang dibangun dan dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Kemudian, aktivitas tersebut semakin membesar dan menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan perputaran uang, memperkuat citra lokal dan sebagainya. Tentu, impian Hatta soal ‘Indonesia yang terang berkat lilin yang menyala di tiap desa’ pun akan terwujud. Kemandirian bangsa akan muncul karena tiap bagian kecil darinya berjuang untuk membangun kemandiriannya masing-masing. Tidak hanya mengandalkan pajak atau sektor sumber daya alam yang bisa habis di masa mendatang. Meskipun sulit, saya percaya bahwa bagaimanapun juga cara paling mudah adalah menjadikan para pemuda, khususnya putra daerah, sebagai penggerak sektor pariwisata kerakyatan di wilayahnya masing-masing. Apalagi oleh para putra daerah yang berpendidikan tinggi, bahkan kuliahnya pun di luar negeri sehingga punya banyak referensi global.

 

Angga Fauzan

Anggota Pusat Kajian dan Gerakan PPI Dunia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *