Menakar Debat Pilpres Kedua

  •   
  •   

Oleh: Angga Fauzan
MSc Design and Digital Media candidate
The University of Edinburgh

Sumber: http://cdn2.tstatic.net/wartakota/foto/bank/images/jokowi-prabowo-debat-kedua-pilpres-2019.jpg

17 Februari 2019 menjadi salah satu momen pembuktian soal seberapa paham dan seriusnya para kandidat pemimpin republik ini terhadap isu energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan dan sumber daya alam. Secara umum, Komisi Pemilihan Umum patut diapresiasi karena berani untuk meniadakan kisi-kisi pertanyaan debat serta menyiapkan tata panggung yang bisa fokus pada kedua kandidat. Sayangnya, peran panelis berupa pakar dan ahli dari beragam sektor yang ada, malah hanya terkesan menitipkan pertanyaan kepada moderator saja. Tanpa kesempatan yang memadahi untuk mengelaborasi gagasan dan jawaban para kandidat. Sehingga, koridor konten debat kandidat kali ini terasa kurang jelas dan terstruktur dengan rapi dan mendalam. Di sisi lain, sempat terjadi kericuhan di area nonton bareng yang tak jauh dari lokasi debat kandidat yakni berupa ledakan yang diduga dilemparkan oleh orang tak di kenal dari mobil yang melintas. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan lokasi debat, serta area nonton bareng kandidat yang semestinya steril dan kondusif, malah kecolongan oleh aksi tak bertanggung jawab tersebut.

Visi Kandidat

Dari segi visi dan misi kandidat dalam sektor ini, kandidat nomor 01 menekankan pada pengurangan pemakaian energi fosil, dan akan meningkatkan pemakaian biodiesel serta green fuel. Selain itu, diungkapkan pula produk B20 akan diteruskan hingga sampai ke B100 demi mengurangi penggunaan energi fossil. Kemudian, dijelaskan bahwa penggelontoran dana desa sejumlah 187 triliun rupiah telah dilakukan, sebagiannya digunakan untuk membangun 191 ribu kilometer jalan desa dan 58 ribu unit irigasi. Dalam bidang pangan, kandidat 01 menginginkan adanya ketersediaan pangan serta stabilitas harga, dengan diikuti penyebutan data peningkatan produksi 3.3 juta ton jagung oleh para petani lokal. Terakhir, disampaikan pula tentang nihilnya kebakaran lahan, hutan dan gambut, serta keinginan untuk mengurangi sampah plastic di sungai maupun laut.

Di sisi lain, kandidat nomor 02 menjelaskan bahwa pembangunan bidang infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah pondasi untuk membangun kemandirian bangsa. Oleh karenanya, swasembada pangan, energi dan air akan digalakan agar bisa survive sebagai suatu bangsa, dan berdasarkan PBB pun dijelaskan bahwa tiga hal tersebut jadi tolak ukur utama keberhasilan suatu negara. Kandidat 02 juga berjanji untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, serta adanya imbalan yang memadahi untuk produsen, petani, peternak, petambak dan nelayan. Selanjutnya, dijanjikan pula soal penurunan harga listrik dan makanan pokok, serta ketersediaan pupuk.

Pamer Data

Dalam debat kali ini, kandidat presiden 01 beberapa kali terbukti salah data. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat posisinya sebagai petahana dan selayaknya memiliki sumber data yang memadahi. Misal, soal penyebutan bahwa tidak adanya kebakaran hutan dan gambut. Faktanya, kebakaran tetap ada meskipun terjadi penurunan sangat signifikan dari tahun 2016 seluas 14.604,84 Ha menjadi 4.666,39 Ha pada tahun 2018 (Direktorat PKHL, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Selain itu, soal pembangunan jalan desa yang disampaikan telah dibangun 191 ribu kilometer, padahal faktanya berdasarkan kementrian keuangan per November 2018, jalan desa yang terbangun baru 95.200 kilometer. Selanjutnya soal sistem 4G yang telah dibangun, disampaikan sudah mencapai 74 persen daerah. Berdasarkan data Kemkominfo tahun 2017, pembangunan broadband 4G LTE sebesar 64,4 persen. Kemudian, kesalahan data kembali terjadi saat penyebutan data produksi besar yang disampaikan sebesar 33 juta ton, konsumsi 29 juta ton dan surplus 2,8 juta ton. Padahal, fakta dari kementrian Pertanian menyampaikan bahwa produksi pada 2018 sebesar 46,5 juta ton, konsumsi 33,47 juta ton serta surplus sebesar 13,03 juta ton. Proyek Palapa Ring di Indonesia Timur pun disampaikan telah 90 persen terbangun, padahal data dari Kominfo per Desember 2018 pun disampaikan baru 88,14 persen. Terakhir, soal produksi kelapa sawit yang diungkapkan sebesar 56 juta ton per tahun. Padahal, data BPS menyebutkan bahwa produksi sawit, meskipun terjadi peningkatan khususnya tahun 2015 ke 2016, bahkan belum mencapai angka 35 juta ton per tahun.

Dari sisi kandidat 02, data yang disampaikan tak sebanyak kandidat petahana yang memang relative lebih sering memamerkan data. Meskipun demikian, tetap ada beberapa kesalahan dari penyampaian data tersebut. Misalnya, soal perkebunan inti di Malaysia yang ditengarai lebih luas ketimbang di Indonesia. Faktanya, berdasarkan data kementan, meskipun perkebunan di Malaysia empat kali lebih produktif ketimbang Indonesia, namun luas lahan yang tersedia di Malaysia tidaklah lebih besar. Selanjutnya, disampaikan pula keinginan untuk membuat BUMN khusus perikanan dan kehutanan. Padahal, sudah ada BUMN yang mengurus hal ini uakni Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara serta Perum Kehutanan Negara. Menyangkut soal infrastruktur, kandidat 02 menyampaikan bahwa indeks per kilometer di Vietnam, Thailand, Malaysia dan Maroko dua kali lipat lebih efisien. Faktanya, skor Infrastrukcture Index 2018 dari lpi.worldbank.org untuk Indonesia adalah 2,89, sementara Maroko 2,43. Di atasnya, ada Malaysia sebesar 3,15, Thailand 3,14 dan Vietnam 3,01. Diungkapkan pula bahwa Bank Dunia menyampaikan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak terlihat berdampak langsung pada ekonomi. Faktanya, dari openknowledge.worldbank.org disampaikan bahwa infrastuktur berkontribusi pada sektor ekonomi sebesar 60 persen.

Meskipun tak keseluruhan data yang disampaikan oleh kedua kandidat meleset, namun sangat disayangkan bahwa kesalahan data yang diungkapkan masih terlalu banyak. Bahkan, kesalahan satu poin data pun sejatinya sangat tidak layak untuk seorang kandidat presiden republik Indonesia yang harus mengelola 250 juta lebih penduduk serta 17.000 lebih pulau. Mengingat, kesesuaian dan keabsahan data menjadi penting sebagai salahsatu sumber utama dalam merumuskan kebijakan publik.

Mengkritik Substansi

Dalam debat kali ini, terdapat beberapa hal yang mengungkapkan sisi lain dari kedua kandidat. Sebagai penantang, kandidat 02 terlalu banyak berlindung dengan jawaban UUD Pasal 33, yang hanya berhenti pada ‘dikuasai oleh negara’ serta memotong poin ‘digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.’ Hal ini malah menunjukkan sisi normatif dan minimnya strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan secara konkrit. Selain itu, kandidat 02 pun terlihat gagap dalam merespon pertanyaan terkait unicorn yang menjadi salahsatu indikator kesuksesan bagi start-up yang banyak digandrungi kaum milenial. Meskipun demikian, poin bahwa tidak inginnya kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Mengingat, banyaknya investor luar negeri yang memang mendanai ­start-up unicorn di Indonesia. Selain itu, perihal penguasaan tanah oleh kandidat 02 seluas 22.000 hektar di Kalimantan Timur serta 120.000 hektar di Aceh Tengah menjadi hal yang tidak terduga. Malah, kandidat 01 menegaskan bahwa pembagian tanah seluas itu tidak diberikan pada era kepemimpinannya, yang mungkin ingin menyiratkan bahwa dulu pernah ada pembagian lahan besar-besaran. Akhirnya, kandidat penantang menjelaskan bahwa tanah tersebut ialah HGU dan milik negara, serta rela mengembalikannya. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa lebih baik lahan tersebut dikelola olehnya ketimbang jatuh ke tangan asing.

Di sisi lain, kandidat 01 beberapa kali malah menggunakan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari kandidat lawan untuk menjelaskan program maupun pencapaiannya selama memerintah. Sehingga, tujuan untuk memberikan kritik dan sanggahan kepada pendapat lawan tidak tercapai dengan baik. Meskipun demikian, pihak petahana terlihat relatif lebih menguasai isu dan permasalahan di lapangan, mengingat pengalamannya selama sekitar 4,5 tahun memimpin. Hal ini ditegaskan dengan menyebutkan sederet pencapaian selama debat berlangsung, baik ketika menjelaskan gagasan maupun menjawab pertanyaan. Walaupun, kandidat 01 pun juga mengakui akan banyaknya hal yang belum bisa sepenuhnya tercapai sehingga membutuhkan kerja keras bersama untuk menjadikannya nyata.

Secara keseluruhan, masih banyal hal yang belum terbahas di debat kali ini. Tema yang luas dan durasi yang singkat sangat tidak memungkinkan untuk menguliknya secara mendetail. Hal ini sangat disayangkan, apalagi kedua kandidat pun tidak sempat menyinggunggnya. Apakah jangan-jangan juga tidak kepikiran? Berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Teknokrat Muda Indonesia terkait topik debat kali ini, beberapa poin yang tak terbahas adalah adanya isu penanggulangan climate change, kasus korupsi infrastruktur yang jadi PR terbesar dalam pembangunannya, dan tumpang tindihnya aturan dalam manajemen lingkungan hidup, serta infrastruktur berkelanjutan. Sulitnya implementasi riset yang banyak dikerjakan oleh akademisi dan ahli untuk menangani isu-isu ini pun menjadi masalah besar yang absen pada debat 17 Februari lalu. Belum lagi, upaya penyediaan dan ketersediaan listrik serta energi lain pun malah tak terbahas pula. Padahal, elektrifikasi 12.000 desa menjadi poin penting untuk mendorong kemajuan bangsa. Banyaknya hal yang tak terbahas ini sungguh menyisakan banyak tanda tanya besar soal mau di bawa kemana pembangunan energi, lingkungan, infrastruktur dan pangan Indonesia.

Menanti debat cawapres pada bulan maret mendatang, serta debat akhir berikutnya, diharapkan kedua kandidat benar-benar memperhatikan dengan betul terkait data yang disampaikan sehingga kesalahan bisa diminimalisir, bahkan tidak ada. Selain itu, gagasan konkret, perumusan strategi besar hingga mendetail serta kemungkinan ketercapaiannya tentu menjadi hal yang sangat dinanti oleh seluruh masyarakat. Sehingga, tak hanya terlihat kandidat mana yang lebih berbobot, tetapi masyarakat juga jadi tahu di bagian mana harus berperan. Terakhir, format debat dan keamanan lokasi harus terus menjadi perhatian utama bagi KPU dan jajaran terkait. Peningkatan porsi para panelis dan moderator untuk mengelaborasi gagasan dan jawaban kandidat sangat diharapkan agar tak terkesan hanya jadi pembuat soal, apalagi timer selama debat berlangsung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *