Catatan Live Webinar Policy Talk : Tantangan & Prospek Penerapan Instrumen Berbasis Pasar / Carbon Pricing untuk Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia

  •   
  •   

Oleh: Hadi Prasojo, MSc Student in Economic Analysis, Corvinus University of Budapest, Komisi Ekonomi PPI Dunia

Pendahuluan dan latar belakang pelaksanaan webinar

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global saat ini yang disebabkan oleh kenaikan suhu bumi. Kerjasama antar negara dibutuhkan dalam upaya mereduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu bumi ini. Dalam Persetujuan Paris yang dilaksanakan tahun 2015, masing-masing negara termasuk Indonesia telah menentukan kontribusinya dalam upaya mereduksi emisi GRK melalui dokumen Nationally Determined Contributions (NDCs). Untuk mewujudkan target reduksi emisi GRK yang tercantum dalam dokumen NDCs, dibutuhkan berbagai aksi mitigasi di berbagai sektor, termasuk opsi implementasi instrumen yang telah berkembang di negara-negara lain yaitu Instrumen Berbasis Pasar (IBP) / carbon pricing untuk mitigasi perubahan iklim.

Instrumen Berbasis Pasar (IBP) / carbon pricing merupakan salah satu instrumen dalam prinsip ekonomi untuk menginternalisasikan eksternalitas negatif dari aktivitas manusia berupa emisi GRK. Melalui instrumen ini diharapkan membuat manusia selaku aktor ekonomi melakukan perubahan perilaku dengan mempertimbangkan adanya biaya dari emisi GRK. Indonesia sendiri pun telah memiliki pengalaman implementasi IBP yaitu melalui program Clean Development Mechanism (CDM) yang juga penting untuk menjadi pembelajaran. Selain itu, saat ini Indonesia juga telah didukung dengan adanya PP No. 46 / 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang termasuk di dalamnya terdapat mandat pengembangan sistem perdagangan emisi serta Perpres No. 77 / 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga didukung oleh World Bank melalui Partnership for Market Readiness (PMR) Indonesia dalam melakukan kajian mengenai opsi-opsi carbon pricing ke depannya, termasuk persiapan dan uji coba, serta pemantauan pada beberapa sektor.

Oleh karena itu, Komisi Ekonomi dan Komisi Energi PPI Dunia bekerjasama menyelenggarakan Webinar ini untuk memberikan pengetahuan serta diskusi yang dapat membahas tantangan dan prospek penerapan IBP / carbon pricing untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Selain itu, webinar yang dilaksanakan pada 22 Desember ini juga

dilaksanakan dengan tujuan menyemarakan momentum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP 24 yang terlaksana seminggu sebelumnya yaitu 3-14 Desember 2018 di Katowice, Polandia.

Pelaksanaan dan intisari webinar

Webinar yang berlangsung selama 1 jam 22 menit ini dihadiri oleh dua orang narasumber yaitu Pak Andi Samyanugraha (Carbon Market Expert di Partnership for Market Readiness Indonesia) dan Pak Arief Anshory Yusuf (Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran).

Narasumber pertama, Pak Andi Samyanugraha, membahas mengenai gambaran umum IBP / carbon pricing serta kondisi saat ini di Indonesia. Beberapa poin penting intisari yang disampaikan oleh Pak Andi Samyanugraha diantaranya:

  • Berdasarkan survey persepsi masyarakat yang dilakukan oleh PMR Indonesia, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal pasar karbon, sehingga diperlukan lebih banyak sosialisasi dan uji coba terbatas (pilot).
  • Definisi pasar karbon, dimana hal yang diperdagangkan pada pasar karbon, adalah hak untuk mengemisikan serta hak atas penurunan emisi GRK. Pembentuk kebutuhan (demand) pasar karbon berupa kewajiban ataupun keinginan untuk menurunkan emisi GRK.
  • Gap tingkat emisi GRK global yang besar masih terjadi untuk mencapai ambisi penurunan 2oC terlebih 1.5oC jika dibandingkan dengan agregat hasil aksi mitigasi dari yang telah disampaikan negara-negara berdasarkan Paris Agreement melalui NDC. Oleh karena itu, pasar karbon sangat dibutuhkan untuk mencapai ambisi tersebut melalui cara yang lebih cost effective dari sisi fleksibilitas.
  • Jenis instrumen pasar karbon, diantaranya:
  • Sistem perdagangan emisi, melalui adanya batas emisi (cap) sehingga terdapat perusahaan yang memiliki surplus maupun kebutuhan kuota yang nantinya dapat diperdagangkan. Secara profil mungkin perusahaan tertentu lebih mudah dalam menurunkan emisi sedangkan lainnya lebih sulit, itulah yang menyebabkan kebijakan carbon pricing lebih cost effective dilihat secara agregat jika dijumlah. Dibanding jika perusahaan dipaksa untuk mencapai batas emisi melalui regulasi command and control yang nanti akan menimbulkan cost yang lebih besar. Yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah berapa batas emisi / cap yang sesuai. Adapun pengalaman negara lain mengawalinya dengan batas yang longgar kemudian akan turun sedikit demi sedikit sehingga teknologi rendah karbon akan memiliki demand.
  • Skema crediting berupa offset atau penurunan emisi GRK dari hasil suatu kegiatan aksi mitigasi, yang kemudian penurunan emisi ini (kredit karbon) lah yang diperjualbelikan. Contoh kegiatan dari skema ini adalah yang pernah Indonesia lakukan diantaranya Clean Development Mechanism (CDM), Joint Crediting Mechanism (JCM), dan Verified Carbon Standard (VCS).
  • Salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan pasar karbon adalah harga karbon. Berdasarkan pengalaman dari tahun 2008-2012, banyak proyek Indonesia yang tergabung di CDM karena harga karbon relatif bagus dimana mayoritas kredit karbon tersebut dijual ke Eropa. Namun begitu tahun 2010 hingga selanjutnya, harga karbon di Eropa turun dikarenakan adanya surplus, kemudian juga adanya regulasi pada tahun 2012 dimana EU tidak akan menerima lagi karbon credit CDM dari negara berkembang non-LDC (less develop country).
  • Kaitan pasar karbon dengan kebijakan nasional apakah berdasarkan kewajiban / sukarela. Berdasarkan pengalaman negara lain, umumnya menggunakan kebijakan kewajiban penurunan emisi GRK dari pemerintah, karena jika dengan cara sukarela maka volumenya akan tidak banyak.
  • Pembeli hak yang diperdagangkan di pasar karbon Indonesia harus diperhitungkan dengan baik. Berdasarkan Paris Agreement, setiap negara memiliki kewajiban penurunan emisi, hal ini berbeda dengan Protokol Kyoto yang hanya mewajibkan negara maju. Jika pembeli adalah pihak luar negeri, konsekuensinya adalah perlu adanya corresponding adjustment (pencatatan penurunan emisi yang dijual dihitung sebagai penurunan emisi pembeli) supaya tidak terjadi adanya double counting. Tentunya penting untuk memperhitungkan dengan baik karena Indonesia pun perlu untuk mencapai target nasional. Sehingga pasar karbon internasional ada baiknya hanya untuk aksi mitigasi berbiaya tinggi, adapun aksi mitigasi dengan biaya rendah hingga menengah cukup dicakup pada instrumen domestik.
  • Ada beberapa opsi terkait hal-hal yang perlu dilaksanakan sekarang diantaranya mengawali pengembangan pasar karbon bilateral / multilateral, mempersiapkan kebijakan pembatasan emisi, dll.

Adapun narasumber kedua, Pak Arief Anshory Yusuf, membahas mengenai pembelajaran dampak ekonomi dan sosial yang dapat diambil dari studi pemodelan. Beberapa poin penting dan intisari yang disampaikan oleh Pak Arief Anshory Yusuf diantaranya:

  • Kelebihan dari studi menggunakan teknis pemodelan adalah kemampuan untuk menguji efektivitas kebijakan dengan mengisolasi dampak faktor lain (ceteris paribus). Selain itu, melalui teknis pemodelan ini dapat dilakukan pula perbandingan dampak ekonomi, sosial, maupun tingkat emisi melalui data aktual dan counterfactual jika tidak dilakukan kebijakan carbon pricing tersebut.
  • Dari perspektif teori ekonomi, perubahan iklim adalah contoh kegagalan pasar dalam menyediakan global public good, yaitu masalah yang dihadapi secara kolektif namun tidak dapat diselesaikan oleh satu negara. Atau bisa disebut dengan eksternalitas global, dimana semua negara harus bergerak bersama untuk menemukan solusinya.
  • Manfaat dan biaya dari pelaksanaan carbon pricing memang terlihat memberatkan pada kondisi saat ini. Namun jika dihitung menggunakan cost benefit analysis standard dengan tingkat diskonto normal, manfaat sebenarnya untuk masa depan baik ratusan hingga ribuan tahun ini akan terlihat.
  • Reformasi carbon pricing sering gagal karena adanya narasi konflik dari sisi ekonomi politik, serta antara agenda mitigasi dan agenda lain yang juga urgent seperti pertumbuhan ekonomi ataupun pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Umumnya kelompok yang dirugikan sering berhasil membajak agenda reformasi ini. Oleh karena itu, sangat relevan untuk dilakukan analisis dampak sosial untuk melihat siapa saja pihak-pihak yang dirugikan maupun diuntungkan sehingga nantinya bisa menjadi strategi menghadapi tantangan ekonomi politik.
  • Ada berbagai model yang dapat digunakan untuk studi, salah satunya Computable General Equilibrium (CGE) yaitu model makroekonomi berbentuk persamaan-persamaan matematika dengan basis teori-teori mikroekonomi yang bisa diagregasi ke tingkat nasional dengan cukup detail pada tiap sektor. Untuk studi pemodelan terkait carbon pricing, maka di dalam model tersebut juga mencakup carbon accounting dan taxation / pricing serta variabel-variabel dampak sosial.
  • Pelajaran yang dapat diperoleh dari studi pemodelan terkait carbon pricing diantaranya:
    • Kebijakan carbon pricing memang cenderung untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi, namun besarannya tidak terlalu signifikan. Apalagi bila kebijakannya berupa carbon tax yang memiliki revenue recycling. Hal ini juga belum memperhitungkan ancillary benefit, contohnya dari sisi kesehatan.
    • Dampak dari kebijakan carbon pricing tidak akan dirasakan sama oleh berbagai masyarakat, sehingga penting untuk melakukan analisis distribusi dampak dalam konteks ekonomi politik.
    • Carbon pricing berdampak negatif cukup besar pada sektor tertentu misalnya sektor energi intensif yang umumnya padat modal dan kepentingan. Sehingga secara tidak langsung, para pemilik modal ini lah yang lebih banyak dirugikan dibandingkan dengan tenaga kerja. Perlu dipertimbangkan bahwa kekuatan lobi pemodal yang lebih kuat bisa mempengaruhi implementasi kebijakan.
    • Dampak distribusional secara teori bersifat regresif dimana lebih berpengaruh pada masyarakat miskin terutama negara maju. Jika disimulasikan dengan data Indonesia, justru menunjukkan hal yang sebaliknya atau lebih progresif. Hal ini dikarenakan kebutuhan energi masyarakat miskin Indonesia tidak banyak, sehingga justru dapat mengurangi dampak ketimpangan vertikal. Inflasi yang lebih tinggi juga terjadi terutama pada komoditas yang dikonsumsi masyarakat kaya (tripple dividend dengan equality enhancing).
    • Dari sisi sektor kehutanan, menghindari deforestasi merupakan aksi mitigasi yang lebih murah dibanding sektor energi. Namun tantangannya juga besar terkait penghitungan baseline, penambahan (additionality), dan kebocoran (leakage).
    • Berdasarkan pemodelan, moratorium / menahan deforestasi (termasuk pengalihgunaan lahan hutan menjadi perkebunan seperti kebun sawit) akan berdampak negatif terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Namun transfer internasional (misalnya REDD+) berpotensi untuk mengkompensasi dampak negatif terhadap kesejahteraan (minus ancillary benefit).
    • Dampak moratorium / menahan deforestasi juga dengan mekanisme transfer internasional akan berdampak tidak seimbang antar daerah di Indonesia.
  • Beberapa aksi strategi yang bisa disimpulkan terkait penerapan kebijakan carbon pricing diantaranya:
  • Mempelajari siapa winner and loser karena aspek ekonomi politik lah yang merupakan kunci. Karena nanti pada akhirnya, proses politik yang akan menentukan terlaksana atau tidaknya kebijakan ini.
  • Edukasi dan komunikasi kepada publik, karena sistem demokrasi membutuhkan dukungan publik. Populisme ke arah yang lebih baik tidak hanya dengan nalar, namun juga dengan emosi melalui ilmu-ilmu komunikasi. Serta perlunya penganggaran edukasi publik secara proporsional dari revenue recycling. Selanjutnya masyarakat perlu untuk dilibatkan lebih misalnya melalui adanya polling dalam rangka penyerapan aspirasi untuk meningkatkan sense of belonging.
  • Pelaksanaan target timeline terukur dan bertahap dengan menggunakan regulasi / UU untuk mengunci jebakan siklus tahun politik.

Setelah pembahasan dari dari kedua narasumber, diadakan juga sesi diskusi serta tanya jawab. Pembahasan mencakup berbagai topik diantaranya tren pasar karbon saat ini yang masih belum mencakup skala global; target zero emission di negara-negara maju; kerangka kebijakan/peraturan di Indonesia; isu pandangan politik Amerika Serikat; hingga pilihan rasional dari masing-masing negara melaksanakan green economy untuk keperluan domestiknya.

Penutupan dan Rekomendasi Webinar

Secara umum webinar ini telah memberikan pengetahuan serta diskusi yang membahas tantangan dan prospek penerapan IBP / carbon pricing untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Adapun ke depannya tim pelaksana dari Komisi Ekonomi dan Komisi Energi PPI Dunia berencana akan mempelajari pengalaman yang telah dilakukan oleh European Union melalui EU-ETS yang kemudian akan melengkapi pembahasan yang telah ada dan akan dituliskan pada Policy Brief.

Link Webinar di Youtube PPI TV:

Tim Pengarah dan Pelaksana:

Pengarah:
Hadied Safarayuza (Ketua Komisi Ekonomi / PPI Hongaria)
Avianto Nugroho (Ketua Komisi Energi / PPI Jerman)
Leonardus Meta Noven Hendranto (Komisi Ekonomi / PPI Finlandia)

Pelaksana :
Hadi Prasojo (Komisi Ekonomi / PPI Hongaria)
Laode Marzujriban (Komisi Energi / PPI Belanda)
Sandy Nofyanza (PPIA Australia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *