Rekomendasi Kebijakan Isu Pangan Dalam Pemenuhan Gizi di Daerah 3T

  •   
  •   
Ketahanan Pangan
Sumber: http://igj.or.id/wp-content/uploads/2015/10/pangan.jpg

Keterbatasan akses terhadap kebutuhan pangan sehari-hari berakibat negatif terhadap pemenuhan gizi di Indonesia. Sebagai contoh, data dari Departemen Kesehatan mengungkapkan, hanya terdapat tiga dari 34 provinsi di Indonesia yang menunjukkan persentase balita dengan gizi buruk berada di bawah 10%. Data yang sama menunjukkan terdapat 16 provinsi di Indonesia dengan persentase gizi buruk di atas rata-rata nasional.

Permasalahan terkait kelangkaan pangan tentu tidak selalu identik dengan adanya keterbatasan dari segi sumber daya alam saja, namun juga dapat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

  • Fenomena perubahan iklim;
  • Terbatasnya adaptasi teknologi pangan dan teknologi informasi di daerah;
  • Aksesibilitas masyarakat dan sistem logistik akan pangan yang masih sangat terbatas;
  • Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap teknologi pangan masih tergolong rendah;
  • Dominasi petani, peternak, dan nelayan dari golongan tua masih lebih tinggi dibanding generasi muda;
  • Tingkat sarana dan prasarana yang tidak merata dan kurang memadai di berbagai daerah; dan
  • Belum adanya integrasi yang positif antara tingkat modernisasi pertanian dan teknologi pangan dengan potensi kearifan lokal.

Sebagai contoh, di daerah Samba (perbatasan Indonesia dan Malaysia), Pulau Jawa, Merauke, Papua, dan wilayah timur lainnya yang memiliki potensi sumber daya alam khususnya komoditas pangan sangat melimpah dan potensi kearifan lokal. Namun, adanya keterbatasan modernisasi teknologi pangan, seperti tingkat teknologi diversifikasi pangan yang masih rendah menyebabkan pangan cepat membusuk dan tidak memiliki nilai tambah. Teknologi penggudangan yang kurang memadai dan efektif kemudian menyebabkan komoditas pertanian cepat rusak. Lebih jauh lagi, adanya permasalahan pada sistem transportasi dan distribusi yang kurang efisien mengakibatkan kelangkaan akan sumber pangan masih menjadi permasalahan yang serius.

Permasalahan ini diperkeruh lagi dengan kondisi tingkat pembangunan infrastruktur daerah, jaringan informasi dan komunikasi, juga pengenalan teknologi di berbagai daerah yang sangat terbatas, tidak merata dan kurang memadai sehingga menyebabkan berbagai aktivitas distribusi, akses informasi pasar, dan efisiensi pengolahan dan pengiriman produk ataupun komoditas menjadi suatu permasalahan yang masih sering ditemui. Isu akan teknologi pangan dan pemenuhan gizi di Indonesia memang masih menjadi suatu problematika yang strategis di perbatasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Hal ini mencerminkan bahwa tingkat sumber daya alam yang melimpah bukanlah jaminan bahwa kekurangan pangan dan gizi, bahkan di perkotaan, sekalipun dapat diatasi dengan mudah. Pembuat kebijakan membutuhkan strategi pembaharuan pengelolaan pangan baik dari segi peningkatan kualitas teknologi pangan, perbaikan infrastruktur yang masif, pengenalan teknologi yang efektif, serta adaptasi dan modernisasi teknologi yang bersimbiosis dengan adanya potensi lokal. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya dalam memerangi isu pangan dan gizi ini, tentu kolaborasi dan sinergi berbagai stakeholders di Indonesia seperti dari kaum intelektual (akademisi dan peneliti) dalam memberikan penyuluhan, pendampingan masyarakat, dan kontribusi dalam bidang penelitian sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut, PPI Jepang, dalam rangkaian kegiatan Annual Scientific Symposium of Indonesian Collegian in Japan 2nd (ASSIGN 2), mengadakan diskusi online melalui channel Youtube PPI Jepang serta Radio PPI Jepang dengan tema “Teknologi Pangan dan Pemenuhan Gizi di Daerah 3T”. Diskusi ini dipimpin oleh bapak Subejo, Ph.D., Alumni University of Tokyo, yang saat ini menjabat sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada, dan dimoderatori oleh Ilham Maulidin, mahasiswa pertukaran di Tokyo University of Agriculture and Technology.

Diskusi yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2019 yang bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ini melahirkan beberapa strategi adaptasi dan solusi yang dapat menjadi rekomendasi perbaikan bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah khususnya dalam upaya memerangi kekurangan pangan dan gizi di daerah 3T. Strategi adaptasi dan solusi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber daya alam yang melimpah di suatu daerah adalah potensi yang luar biasa untuk dioptimalkan. Guna memastikan adanya pemerataan ketersediaan pangan di masing-masing wilayah bahkan menciptakan lumbung pangan yang efektif di suatu daerah, maka upaya perbaikan dari aspek teknologi penyimpanan, pemrosesan, dan pendistribusian perlu untuk dilakukan sebagai langkah awal dalam memberikan peluang adaptasi teknologi diversifikasi produk di suatu wilayah berbasiskan kearifan lokal bisa tercapai. Tentu, dengan upaya-upaya strategis yang sistematis mulai dari pengkajianpotensi dan problem wilayah, perencanaan kebijakan, sampai dengan metode introduksi adaptasi teknologi yang sederhana, serta dengan menggerakan para pemangku kepentingan sampai tingkat kepala desa untuk bersama saling bahu-membahu dalam mewujudkan program daulat pangan di daerah.

2. Mendorong peran multi-stakeholder dalam pemenuhan gizi pada daerah 3T. Pemerintah sebagai core stakeholder dapat memberikan arahan dari pemerintah pusat kemudian dilanjutkan pemerintah daerah untuk mendukung program ketahanan pangan. Contoh salah satu program yang feasible dalam peningkatan ketersediaan pangan di desa adalah program dana desa yang di salah satu regulasinya dapat menunjang aktivitas masyarakat seperti mendukung pembelian benih, penyimpanan, dll, sehingga patut untuk dioptimalkan. Tentu saja dengan kembali mengevaluasi dan meninjau kembali pemberian alokasi pendanaan untuk sektor pertanian yang masih cukup terbatas diharapkan mampu mendorong akselerasi pengelolaan pangan untuk pemenuhan gizi, khususnya daerah 3T.

3. Program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dapat digunakan untuk membangun sistem pertanian dan pemberdayaan petani sehingga mampu menjadi daya tarik dan motivasi untuk semakin meningkatkan kreativitas dan menjalin kolaborasi yang baik antara pihak swasta dan petani. Poin yang harus diperhatikan dalam pengadaan CSR adalah program yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari perusahaan terkait saja, namun melibatkan juga pemerintah daerah sehingga program CSR dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

4. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) alias Non-Government Organization (NGO) yang bergerak dibidang pertanian, peternakan, maupun perikanan juga dapat membantu pemerintah untuk membantu pendampingan dalam pembangunan teknologi pertanian, pemasaran, budidaya pertanian, dan sejenisnya. Ilmu-ilmu yang mereka miliki dapat menjadikan mereka perpanjangan tangan pemerintahan untuk membantu memajukan sektor-sektor penting, sehingga terjadi percepatan pembangunan pada daerah-daerah tertinggal. 

5. Sistem perhutanan sosial yang dikelola dengan baik oleh pemangku jabatan terkait juga dapat menjadi sumber pangan untuk masyarakat di sekitar hutan sosial tersebut. Melalui budidaya tanaman pangan di sekitar hutan sosial serta pengawasan yang baik dari dinas pemerintahan dalam berjalannya proses penanaman dan penjagaan hutan sosial, dapat diciptakan ketersediaan pangan yang mencukupi untuk kondisi masyarakat sekitar.

6.Teknologi Informasi juga sangat dibutuhkan sebagai infrastruktur utama untuk menghubungkan desa-desa tersebut dan menyampaikan potensinya. Melalui teknologi informasi, sistem pemasaran bisa lebih maju sehingga pemerintah daerah dapat saling bertukar akses dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan logistik maupun pemasaran tanpa harus hanya bergantung pada pemerintah pusat. Teknologi informasi yang memadai dapat memacu perkembangan teknologi sehingga permasalahan dalam bidang pertanian lainnya seperti kekurangan tenaga kerja dapat teratasi dengan adanya sistem otomasi pertanian.

7. Simbiosis mutualisme antara modernisasi teknologi pangan dengan potensi kearifan lokal perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan produk pangan. Kearifan lokal suatu daerah juga dapat diaplikasikan pada daerah lain, sehingga pertukaran pengetahuan ini dapat menjadikan semua daerah di Indonesia menjadi sama-sama maju.

Secara bertahap, upaya-upaya tersebut perlu untuk menjadi kajian bersama dalam rangka mencari solusi terbaik atas setiap isu strategis yang saat ini dihadapi terkait pangan dan pemenuhan gizi di daerah. Oleh karena itu, kami berharap akan adanya kolaborasi dan sinergi berbagai stakeholders dalam memerangi isu pangan dan gizi karena hal tersebut adalah kunci dari keberhasilan rencana program pemerintah ke depan yang akan dijalankan untuk memperoleh kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia.

Salam,
Biro Kajian dan Aksi Strategis
Bidang Kajian dan Gerakan
Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *