Apakah Pesta Demokrasi Sudah Usai?

  •   
  •   
Pesta Demokrasi
Sumber Gambar: https://zonadamai.files.wordpress.com/2018/07/demokrasi-yang-damai.jpg

Oleh: Angga Fauzan

Sekilas Tentang Pemilu 2019

Pemungutan Suara untuk Pilpres dan Pileg Indonesia tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU mungkin layak memecahkan rekor dunia sebagai pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari. Bayangkan saja, 800.000-an TPS yang tersebar di ribuan pulau dan puluhan negara, dengan hampir 200 juta pemilih untuk dua kontestan Presiden beserta wakilnya, serta ribuan caleg, dan total sekitar lima surat suara yang dipegang oleh tiap satu orang pemilih. Bahkan, tak sedikit yang harus berkorban nyawa karena mengurus pemilihan umum ini agar bisa berjalan sejujur dan seadil mungkin sesuai tata aturan yang berlaku. Tambahan, partisipasi pemilih pun meningkat drastis ketimbang periode sebelumnya, dan melebihi target dari KPU sendiri. Meskipun demikian, kendala teknis seperti kurang atau salah kirimnya surat suara, hingga salah input di kurang dari 1% TPS sepertinya cukup bisa dipahami – walaupun juga tetap harus diperbaiki. Untuk itu, apresiasi dan angkat topi mari kita berikan terlebih dahulu kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu Raya Republik Indonesia tahun 2019 ini.

Kilas Balik

Pemilu kali ini, meskipun memiliki kandidat Presiden yang sama dengan periode 2014, sesungguhnya punya cerita yang berbeda. Kali ini, Joko Widodo hadir sebagai petahana yang sudah sekitar 4,5 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beragam program sudah dijalankan, tak sedikit pula kritikan dan evaluasi dilayangkan. Tentu kita masih ingat tentang kabinet Kerja yang beberapa kali mengalami perombakan, dan tak jarang pejabat yang dipecatnya itu malah bertransformasi jadi lawan-lawan baru bagi koalisinya.

Pada sekitar April 2018, indeks kepuasan terhadap kabinet Kerja mencapai sekitar 70 persen. Angka ini terus meningkat drastis sejak pertama kali menjabat, namun juga mengalami sedikit penurunan mendekati hari pemungutan suara. Sebagai Petahana, dengan perolehan sekitar 53% di pemilu 2014 dan unggul di lebih banyak provinsi ketimbang lawannya, publik berekspektasi bahwa Pemilu kali ini Jokowi semestinya punya performa yang jauh meningkat untuk pemilu 2019. Sayangnya, berdasarkan hasil Quick Count yang dirilis oleh berbagai lembaga survey resmi, perolehan suara Jokowi tak jauh berbeda ketimbang pemilu untuk periode pertamanya. Malah, ia kalah di lebih banyak provinsi ketimbang rivalnya, Prabowo. Keadaan berbalik untuk hal ini. Banten dan Jawa Barat yang diduga akan lebih ‘terjaga’ berkat pengangkatan K.H Ma’ruf Amin serta dukungan dari Ridwan Kamil serta beberapa tokoh besar, rupanya tak berbuah manis. Jokowi kalah telak di dua provinsi yang berpenduduk padat dan disinyalir rawan oleh serangan hoaks tersebut. Tetapi, mengambinghitamkan hoaks semata atas kekalahan telaknya di dua provinsi tersebut, ditambah Aceh dan Sumatera Barat, tentu bukan cara berpikir yang bijak. Tak bisa dipungkiri, militansi kader dan relawan pihak oposisi di keempat wilayah tersebut cukup kuat dan tak bisa diremehkan.

Uniknya, ketika Quick Count sudah keluar dan meskipun kemenangan pasangan 01 diprediksi akan disahkan oleh hasil perhitungan resmi oleh KPU di akhir Mei nanti, pihak koalisi Indonesia Menang yang mengusung Prabowo-Sandiaga Uno pun menyatakan kemenangannya. Hasil exit poll internal dengan perolehan sekitar 62% dijadikan sebagai pedoman – walaupun belakangan diketahui bahwa angka tersebut diperoleh dari jumlah provinsi yang dimenangkan. Hal ini membuat riak baru di kancah perpolitikan bangsa dan disinyalir bisa menghadirkan konflik baru. Belum lagi, pihak 02 mengatakan hendak menggalang people power jika ditemukan kecurangan yang massif dan terstruktur untuk memenangkan pihak petahana. Untuk itu, sebaiknya pengolahan data yang professional dan transparan oleh KPU, serta pengawalan bersama oleh masyarakat jadi penting agar hasil resmi perhitungan suara nanti bisa benar-benar diandalkan untuk menentramkan seluruh rakyat Indonesia serta kedua kubu yang bersaing.

Tuntutan untuk Pemerintah 2019-2024

Jika hasil Quick Count berbanding lurus dengan hasil perhitungan resmi oleh KPU, maka dipastikan pasangan 01 akan melanjutkan kepemimpinannya untuk Indonesia lima tahun mendatang. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang jadi PR besar – serta kritikan yang tak kunjung terjawab – yang tentunya diharapkan untuk segera diselesaikan di periode kedua pemerintahan Jokowi. Mengingat, Jokowi tak lagi punya beban politis untuk bisa terpilih lagi, dan K.H Ma’ruf Amin pun diyakini tak akan mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2024 mendatang. Oleh karena itu, kebijakan yang berbasis populisme, kompromi atau kepentingan golongan dalam mengambil kebijakan, serta hal-hal lain yang menjerat langkah semestinya bisa dinihilkan pada periode kedua ini. Untuk itu, pesta demokrasi yang sudah disebutkan di awal, semestinya terus berlanjut selama kepengurusan kabinet terpilih berjalan. Mengingat suara rakyat yang diberikan terus meningkat dan akan seiring dengan pengawasan yang diberikan oleh masyarakat pada Pemerintah.

Penegakan Hukum dan HAM harus benar-benar tegas di era kedua Jokowi. Sebut saja kasus Novel Baswedan, para korban kejahatan masa lalu seperti pembunuhan dan penculikan, kebebasan dan keamanan dalam beribadah dan mendirikan rumah ibadah, dugaan pemanfaatan hukum sebagai alat penguasa, pengangkatan Jaksa Agung dari unsur parpol, intoleransi dalam masyarakat, penguatan dan perlindungan para penyidik KPK, dan sebagainya harus benar-benar jadi perhatian besar pemerintah. Belum lagi, beberapa mentri Kabinet Kerja, serta pejabat pemerintah pusat lainnya yang diindikasikan terkena kasus korupsi, menunjukkan bahwa pengawasan internal harus diperkuat lagi. Hukum harus berdiri adil, dan untuk itu dibutuhkan political will yang tegas demi menjadikannya nyata. Sehingga, Kabinet dan segenap pengurusnya hingga sampai ke tataran terbawah, benar-benar bisa bersih, transparan serta professional dalam melayani masyarakat.

Selanjutnya, revitalisasi BPJS, BUMN, serta lembaga lain yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat tak boleh luput dari perhatian Pemerintah. Defisit BPJS semestinya juga jadi urusan presiden, walaupun lembaga tersebut tentunya punya tim ahli yang mengurus manajemennya. Jalan keluar harus dikaji dan dicari sehingga BPJS yang menjadi salahsatu lembaga asuransi terbesar, dan mungkin yang paling diharapkan oleh rakyat menengah kebawah, bisa melayani dengan baik tanpa harus menghancurkan dirinya sedikitpun. PLN dan Pertamina pun harus jadi garda terdepan untuk melayani kebutuhan energi dalam negeri dengan tariff yang proporsional tanpa melulu mengandalkan pada subsidi yang melenakan rakyat. Riset dan inovasi di bidang energi terbarukan pun harus terus ditingkatkan, mengingat besaran potensi yang dimiliki Indonesia, isu perubahan iklim, serta terbatasnya sumber daya alam. Selain itu, kualitas tenaga kerja, fasilitas dan penerima manfaat dari sekolah dan rumah sakit serta puskesmas yang amat dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat sudah semestinya masuk dalam agenda perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia yang selama ini diklaim sebagai salahsatu fokus pembangunan kabinet Kerja. Rumah sakit yang tutup, sekolah yang tak layak, serta isu lain terkait pendidikan dan kesehatan harus benar-benar ditangani oleh Jokowi-Ma’ruf tanpa kompromi politik yang bisa menghambat kemajuan.

Dua hal besar di atas adalah sebagian yang musti diperhatikan oleh kabinet Jokowi nanti jika benar terpilih. Tentu masih banyak lagi sektor yang butuh dibenahi karena sejatinya Presiden Indonesia dan wakilnya adalah pemimpin bagi seluruh rakyat, penanggungjawab untuk seluruh sektor. Oleh karena itu, langkah pertama yang selogisnya dilakukan adalah mengangkat orang-orang terbaik yang terbukti paham, berprestasi dan kuat dalam kepemimpinan di bidang yang akan dipegangnya. Jajaran kabinet Kerja jilid dua (jika benar terpilih), serta seluruh pihak yang terkait dengan kinerjanya, harus benar-benar bisa diandalkan oleh rakyat. Mumpung di periode terakhir, Jokowi sangat diharapkan untuk jangan tanggung-tanggung dalam mewujudkan janjinya memajukan Indonesia. Mengutip ucapan Kyai Ma’ruf di salahsatu debat, yakni memperbaiki yang kurang dan meningkatkan yang baik. Ayo, buktikan! Serta, kita sama-sama pastikan agar pesta demokrasi ini tak sekadar berakhir di pengumuman resmi nanti. Karena demokrasi yang sesungguhnya adalah ketika rakyat merdeka beraspirasi dan mengawasi, dan Pemerintah aktif memenuhi janji dan ekspektasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *