Enigma Radikalisme; Negara Dalam Bayang-Bayang Konflik Sosial

Oleh: Hijrian A. Prihantoro*

Antara Gerakan Politik dan Ketaksepahaman Berbangsa**

PPIDUNIA.ORG – Peristiwa jatuhnya Adam-Hawa dari taman Firdaus ke muka bumi tentu tidak akan pernah dapat kita lupakan begitu saja. Karena dari peristiwa itulah, umat manusia memasuki alam semesta tanda tanya. Semua yang ada di alam jagad raya seolah menjelma menjadi pertanyaan-pertanyaan yang hingga sampai detik ini tidak pernah berhenti.

Eksistensi manusia yang tidak bisa lepas dari ruang (space) dan waktu (time) menegaskan bahwa keberadaannya pada suatu masa senantiasa terikat dengan sebuah tempat (place) dalam satu wilayah (region) sebagai wadah untuk menjalani kehidupan sosialnya. Jika konstruksi sosial tersebut baik dan benar, maka wadah inilah yang kelak akan menciptakan berbagai macam laku politik yang terilhami dari sama rasa, sama cinta, dan kepedulian terhadap pengalaman yang sama.

ghgg

Indonesia sebagai Negara yang memiliki berbagai macam corak budaya merupakan anugerah Tuhan yang bahkan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya. Rekam jejak perjalanan bangsa membuktikan bahwa pengukuhan identitas jati diri sebagai bangsa yang berdaulat telah melindungi setiap elemen bangsa dari segenap upaya separatisme yang kerapkali bertujuan menggerogoti sistem nilai yang sudah mapan. Sedang sebagaimana termaktub pada sila pertama bahwa menjadi bangsa yang beragama merupakan asa orisinil bangsa.

Sebagaiamana termaklumi, demokrasi adalah sistem yang dipilih bangsa Indonesia sejak berdirinya Republik ini, mulai dari Demokrasi Terpimpin yang dipraktikkan Ir. Soekarno sampai Demokrasi Pancasila yang diusung oleh Orde Baru. Bahkan di era Reformasi ini demokrasi masih dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam corak budaya. Jika memang demikian, lantas apa sebab radikalisme datang sebagai tamu yang tak diundang, bahkan juga tak diharapan kehadirannya oleh bangsa Indonesia?

Tak jauh berbeda dari tempat lahirnya di Britania Raya, radikalisme di Indonesia lahir dari keputusasaan terhadap sistem bernegara dan ketakberdayaan memahami orientasi bangsa. Ketaksepahaman berbangsa dalam laku kehidupan sosial merupakan piranti dasar yang melatarbelakangi lahirnya paham-paham radikal. Lambat laun paham-paham tersebut yang awalnya hanya sebagai ‘entitas kegelisahan internal’ menjelma ke permukaan dengan berubah menjadi kelompok-kelompok ekstrim yang kerap kali teridentifikasi melalui gerakan-gerakan intoleran.

Sederhana, disadari atau tidak, penolakan terhadap satu sistem politik bernegara merupakan antitesa dari sebuah gerakan politik itu sendiri. Ini artinya bahwa jika demokrasi diposisikan sebagai sebuah tesa, maka gerakan politik yang tidak mendukung eksistensinya disebut sebagai antitesanya. Kala demokrasi senantiasa bergandengan tangan dengan nasionalisme, maka tak heran jika radikalisme selalu bercumbu mesra dengan ekstrimisme. Bukan tanpa dasar, sebab semuanya tampak jelas berlawanan.

Berbicara mengenai bangsa (nation) dan orientasi ideologi gerakannya (nationalism) dalam sebuah negara (state) berarti juga membincang eksistensi manusia di dalamya. Ini berarti bahwa: “The people are the nation and the state exists as the expression of the national will.”  Jika nasionalisme merupakan kehendak rakyat,  bukankah itu berarti bahwa radikalisme merupakan kasus gagal paham akan orientasi kebangsaan? Di sini, radikalisme sebagai gerakan politik tidak dapat dibenarkan. Bukan karena semata-semata ia acapkali hadir dengan wajah yang bengis dan beringas, namun juga karena ia tidak mencerminkan pribadi bangsa yang menjadikan keragaman suku, agama dan budaya sebagai bagian integral kehidupan bernegara.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah bahwa nasionalisme sebagai identitas kebangsaan merupakan media untuk sampai pada orientasi kemanusiaan. Memang benar bahwa identitas kebangsaan merupakan satu entitas yang dibatasi oleh kondisi sosial-budaya dalam sebuah wilayah tertentu. Sedangkan orientasi kemanusiaan lebih bersifat universal. Ia tidak dibatasi oleh apapun, tidak juga disekat oleh siapapun. Namun yang menarik adalah bahwa Indonesia sebagai negara beragama, sebagaimana termaktub dalam sila pertama, senantiasa menjadikan nilai-nilai kemanusian sebagai acuan prinsipil orientasi kebangsaanya.

Layaknya insan yang sedang cemburu, kebenaran tidak akan dapat diterima dengan begitu saja, apa adanya. Kita patut curiga, jangan-jangan radikalisme di Indonesia hanya sebentuk rasa cemburu terhadap nasionalisme kebangsaan kita. Jika memang benar demikian, maka kisah kecemburuan berpolitik seperti itulah yang sejatinya menjadikan radikalisme justru berada pada posisi yang tidak akan pernah dapat dibenarkan.

Negara Beragama; Keadilan Sosial, Bukan Laku Radikal

Hanya Tuhan yang Maha Sempurna. Manusia merupakan ciptaanNya yang paling sempurna. Lantas sudah sempurnakah kita beragama dalam berbangsa dan bernegara? Satu bentuk kegelisahan teologis yang memantik banyak peristiwa di bumi Ibu Pertiwi akhir-akhir ini. Dari sini, kita patut prihatin dan merasa iba sekaligus heran, mengapa laku radikal seringkali lahir dari insan yang mengaku beragama, khususnya yang ber-KTP-kan agama Islam? Miris bukan?!

Dalam sejarah umat manusia, selalu terdapat kesenjangan antara teori dan praktek. Terkadang kesenjangan itu sangatlah besar, dan kadang kecil. Apa yang oleh paham komunisme dirumuskan dengan kata “rakyat”, dalam teori dimaksudkan untuk membela kepentingan orang kecil; tapi dalam praktek justru yang banyak dibela adalah kepentingan kaum aparatchik. Itupun berlaku dalam orientasi paham tersebut, yang lebih banyak membela kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat kebanyakan. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam merumuskan orientasi paham keislaman, agar tidak mengalami nasib seperti paham komunisme.

Selama ini, yang paling banyak dikacaukan orang adalah mengacaukan antara orientasi kehidupan dengan konsep sebuah bangsa dalam bernegara. Tak heran sering ada kerancuan dengan menganggap adanya sebuah konsep negara dalam Islam. Atas dasar ini, orang pandai -semacam Abul A’la Al-Maududi, beranggapan bahwa ideologi sebagai sebuah kerangka-pandang Islam. Tentu ini berhadapan dengan kenyataan bahwa sangat besar jumlah muslimin yang menerima nasionalisme, seperti mendiang Bung Karno, misalnya. Pertanyaannya, lantas dapatkah mereka dianggap kurang Islam dibanding ulama besar tersebut?

Kelompok-kelompok garis keras berpandangan bahwa konsep ‘Islam Kaffah’ memiliki konsekuensi kewajiban untuk membentuk pemerintahan atau kekhalifahan Islam. Sementara mayoritas umat Islam berpandangan bahwa kewajiban utama adalaah taat pada pemerintahannya cukup sesuai dengan bentuk dan sistem di negara masing-masing. Dua pandangan yang berbeda ini berimplikasi pada pebedaan cara memposisikan dan melihat syari’at Islam, serta bagaimana ia dioperasikan di tengah masyarakat, terutama masyarakat plural seperti di Indonesia.

Disadari atau tidak, seperti ditegaskan oleh mendiang Gus Dur, gerakan-gerakan Islam yang berorientasi pada formalisasi agama sekarang ini rupayanya telah menelikung sejarah Islam di negeri sendiri, Indonesia. Sikap rekonsiliatif yang menjadi tradisi masyarakat Muslim dalam menyikapi adat lokal pun menipis sejalan dengan masuknya pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh para agen garis keras dengan berpretensi melakukan pemurnian secara membabi buta, yaitu menolak semua yang mereka anggap sebagai ‘tidak islami’.

Kelompok-kelompok garis keras yang tidak menerima demokrasi acapkali mendasarkan diri pada pertimbangan teologis semata. Secara teologis demokrasi dianggap sistem yang tidak Islami Karena tidak berasal dari Islam. Sebagai ciptaan manusia, demokrasi dijalankan tanpa landasan tauhid dan keimanan. Padahal dalam Islam, sistem politik harus didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah. Asumsi yang dibangun dalam demokrasi bahwa kekuasaan di tangan rakyat, mereka  anggap bertentangan dengan Islam yang menganggap kekuasaan itu mutlak di tangan Tuhan.

Namun apa guna semua itu jika pada kenyataannya justru sangat jauh dari apa yang disebut dengan ‘Islami’ dalam praktiknya. Bukankah kita semua tahu bahwa apa yang disebut ‘Islami’ adalah nilai-nilai luhur yang tersarikan dari ajaran kegamaan, seperti sikap toleran dan keadilan sosial, bukan asal tebas sembarangan dalam laku radikal?! Sebab jika hal itu tetap dipaksakan untuk diteruskan, sejatinya mereka telah menodai apa yang disebut oleh Hasan Hanafi dengan Islam as a living culture.

Salah satu ketentuan dasar yang dibawakan Islam adalah keadilan, baik yang bersifat perorangan maupun dalam kehidupan politik. Keadilan adalah tuntutan mutlak dalam Islam, baik rumusan “hendaklah kalian bertindak adil (an ta’dilû) maupun keharusan “menegakkan keadilan (kûnû qawwâmîna bi al-qisthi), berkali-kali dikemukakan dalam kitab suci Al-Qur’an. Dengan meminjam dua buah kata yang sangat populer dalam peristilahan kaum muslimin di atas, UUD 45 mengemukakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran. Kalau negara lain mengemukakan kemakmuran dan kemerdekaan (prosperity and liberty) sebagai tujuan, maka negara kita lebih menekankan prinsip kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan menganggap hal tersebut sebagai tujuan bernegara, UUD 1945 jelas­jelas menempatkan kesejahteraan/keadilan­kemakmuran sebagai sesuatu yang esensial bagi kehidupan kita.  Dalam fiqh juga disebutkan “kebijakan dan tindakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus sejalan dengan kemaslahatan mereka’ (tasharruf al-imâm ‘alâ ar-ra’iyyah manûthun bi al-mashlahah)”. Maka menjadi nyata bagi kita bahwa prinsip menyelenggarakan negara yang adil dan makmur menurut UUD 1945, menjadi sama nilainya dengan pencapaian kesejahteraan yang dimaksudkan oleh kaidah fiqh tersebut.

Senada dengan prinsip keadilan dalam QS. An-Nahl: 90, nasionalisme pada dasarnya merupakan sebentuk ide yang memiliki tujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam tatanan kehidupan. Kehidupan di sini tidaklah bersifat tunggal, melainkan harus bersifat komunal. Artinya, ada nilai yang ingin diposisikan sebagai gagasan utama teori keadilan (the main idea of theory of justice). Gagasan inilah yang kemudian menjelma menjadi prinsip-prinsip keadilan sebagai basis struktur kemasyarakatan yang mana ia merupakan sebentuk objek orisinal sebuah kesepakatan.

Maka, untuk melestarikan spirit Pancasila, UUD 1945, NKRI dan menegakkan warisan luhur tradisi, dan budaya bangsa, harus ada upaya terorganisasi  untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna menjaga kedautalan bangsa Indonesia, seperti: menghentikan dan memutus -dengan cara-cara damai dan bertangungjawab- mata rantai paham dan ideologi garis keras melalui pendidikan (dalam arti kata yang seluas-luasnya) yang mencerahkan, serta mengajarkan dan mengamalkan pesan-pesan luhur budaya bangsa sehingga mampu menumbuhkan kesadaran sebagai negara beragama yang  menjunjung tinggi keadailan sosial, tetap toleran dan dan penuh rasa cinta akan damai.

Akhirnya, kepulauan Nusantara merupakan wilayah yang secara terbuka mengakui dan menerima perbedaan. Karena eksistensi dan realitas tradisi keberagaman merupakan bagian penting integral kehidupan. Sebab perbedaan ada agar kita bisa saling bertutur sapa. Di atas sajadah Nusantara inilah kita mengerti bahwa perbedaan merupakan bukti keabsahan kalam Tuhan. Ia hadir di tengah kehidupan manusia yang selalu berinteraksi sebagai wujud sosial sebuah bangsa. Dengan demikian, perlu ditegaskan kembali bahwa kesadaran ini harus dimunculkan sebagai bentuk perwujudan konsep masyarakat sipil yang ideal (the ideal concept of civil society). [AJU]

_____________________________

*Adalah mahasiswa pascasarjana  WISE University, Yordania.

**Tulisan ini adalah tulisan perdana dari Tim Kajian Strategis Komisi Agama PPI Dunia. Kajian komisi agama ini fokus terhadap isu-isu radikalisme agama dan sikap-sikap intoleransi yang acap kali mencederai kebhinekaan kita sebagai Bangsa Indonesia.

 

Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

You May Also Like

Leave a Reply

%d bloggers like this: