Gagasan “Balai Pendidikan Nonformal” untuk Papua

a. Siapa target masyarakat (disebutkan secara spesifik) yang akan mendapatkan manfaat dari gagasan anda?

  • Anak-anak usia sekolah, mulai 7 – 17 tahun. Khususnya yang tinggal di daerah pedalaman, yang harus menempuh belasan hingga puluhan kilometer untuk merasakan pendidikan. Sedangkan medan yang harus dilewati tidak layak, atau mereka juga harus membantu orang tua mereka di rumah.
  • Orang dewasa yang dulunya putus sekolah. Sehingga tidak bisa baca tulis, atau sekedar berbahasa Indonesia.

b. Masalah atau tantangan seperti apa yang akan anda berikan solusinya di Papua Barat?

Masalah anak putus sekolah di Papua Barat masih menjadi isu utama. Data dari United Nations Children’s Fund (Unicef) menunjukkan bahwa 30 persen siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pedalaman, sekitar 50 persen siswa SD dan 73 persen siswa SMP memilih untuk putus sekolah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun ajaran 2013/2014, terdapat 117.529 siswa sekolah dasar (SD) dan 39.529 siswa sekolah menengah atas (SMA) di provinsi Papua Barat. Sepintas, angka itu tampak menjanjikan. Sayangnya, fakta yang ada di lapangan jauh dari sekadar angka. Mendengarkan banyaknya kicauan aktivis pendidikan yang terjun langsung ke Papua Barat. Bahwa kenyataan di lapangan masih membuat pilu. Melihat banyaknya anak putus sekolah, baik disengaja ataupun tidak oleh si anak atau keluarganya sendiri.

Bahkan untuk mengetahui latar belakang penyebab banyaknya anak putus sekolah secara umum di Papua Barat, kita bisa menyebut beberapa faktor dengan mudahnya (karena masih menjadi lagu lama). Seperti terbatasnya ketersediaan gedung dan infranstruktur sekolah dan minimnya guru sekolah dasar di daerah-daerah terpencil (hipotesis juga didukung oleh sumber yang pernah tinggal di Papua).

Terlepas dari fasilitas pendidikan di Papua Barat yang kurang, sebenarnya pemerintah lewat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempunyai berbagai program khusus untuk mendongkrak pendidikan di Papua Barat. Sebut saja Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang memberikan beasiswa putra-putri Papua Barat terpilih untuk melanjutkan SMA/SMK di Pulau Jawa. Ada juga Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) yang memberi beasiswa ke Perguruan Tinggi. Sedangkan dari sisi pemerataan guru, pemerintah telah membuat Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (SM-3T). Namun semua itu tidak akan pernah cukup bila belum mengatasi permasalahan pendidikan di Papua Barat dari akarnya. Yaitu mengembalikan anak usia sekolah untuk mendapatkan haknya mengenyam dunia pendidikan di tanah mereka sendiri.

c. Jelaskan solusi yang anda tawarkan atas permasalahan tersebut dengan argumentasi ilmiah?

Merujuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bunyinya seperti ini, ”Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling memperkaya dan melengkapi”. Nah, untuk mereka yang kurang memungkinkan mendapatkan pendidikan formal sebenarnya bisa mengambil alternatif pendidikan nonformal atau informal.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti kursus dan pelatihan. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan lingkungan dan keluarga. Semua itu diatur dalam Permendikbud nomor 129 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sekolah rumah atau yang kita kenal sebagai homeschooling.

Nantinya, peserta didik pendidikan nonformal atau informal bisa mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). FYI, ijazah UNPK ini juga laku untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Misalnya saat SD memutuskan homeschooling, lalu pada SMP ingin merasakan jenjang pendidikan formal, maka bisa mendaftar SMP negeri atau swasta dengan ijazah kejar paket A (setara SD).  Pun bila saat SMP menempuh jalur informal dan ingin melanjutkan jenjang formal di SMA, maka siswa bisa mendaftar SMA menggunakan ijazah UNPK. Ijazah UNPK juga diakui bila ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Regulasi pendidikan kesetaraan benar-benar menjanjikan citra yang sebanding dengan pendidikan formal.

Kenapa saya memilih pendidikan nonformal sebagai alternatif bentuk pendidikan di Papua? Karena pendirian balai pendidikan nonformal tidak akan memakan waktu dan biaya sebesar pendidikan formal. Kita sejatinya harus realistis dengan kondisi infranstruktur di Papua Barat yang masih jauh dari kata sempurna. Sedangkan pembangunan sumber daya manusia di Papua adalah masalah yang mendesak, disamping pendidikan menjadi hak penduduk Indonesia.

Sekolah nonformal tidak akan menuntut siswanya menggunakan seragam, duduk di dalam kelas mendengarkan guru mengajar sesuai kurikulum. Sekolah dengan pendidikan informal bisa diatur secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa dan keadaan guru. Bahkan mungkin, pemerintah tidak perlu repot mencari guru dengan kualifikasi lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Lulusan setara D3 atau S1 berbagai disiplin ilmu bisa ikut mengajar menjadi fasilitator di pendidikan formal, tentunya dengan pembekalan seputar pendidikan nonformal sebelum berangkat mengabdi ke pedalaman tersebut.

d. Bagaimana strategi yang akan anda lakukan untuk merealisasikan gagasan tersebut untuk mencapai target masyarakat sasaran anda?

Pertama-tama, pendidikan nonformal bisa diadakan di tempat-tempat terisolir, yang jangkauannya jauh dari pendidikan formal. Jadi, misalnya di suatu desa terdapat belasan anak usia sekolah namun pendidikan formal terdekat masih harus ditempuh belasan kilometer hingga menyebabkan anak tersebut putus sekolah. Maka bisa diadakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan salah satu media jalur pendidikan nonformal. Jadi, anak usia sekolah bisa mengikuti proses belajar dengan fasilitator (guru) yang disediakan. Bahkan, bila jumlah anaknya sedikit dan fasilitator masih mempunyai banyak waktu, maka fasilitator bisa membuat kelas tambahan yang dibuka untuk orang dewasa. Misalnya yang paling simple adalah kelas baca tulis, bahasa Indonesia, kelas kerajinan tangan, atau ilmu apa saja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau keahlian fasilitator.

Kedua, Ujian Nasional (UN) yang untuk siswa pendidikan nonformal dikenal dengan nama Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) atau ujian kejar paket bisa tetap dilaksanakan dengan fleksibel. Di jawa, ujian kejar paket dilaksanakan di lokasi yang sama dengan UN, namun di waktu yang berbeda. Jadi bila UN dilaksanakan pada pagi hari, maka ujian kejar paket dilaksanakan di siang hari. Pelaksanaan UNPK di Papua Barat bisa tetap dilaksanakan dengan cara seperti itu, untuk menjaga standart yang ditetapkan. Namun untuk memudahkan siswa peserta ujian kejar paket, pemerintah idealnya memfasilitasi akomodasi peserta didik ujian kejar paket untuk bolak-balik ke lokasi ujian atau menginap. Kenapa ini perlu? Menurut saya ini adalah upaya untuk menjaga semangat peserta didik ujian kejar paket untuk tetap melanjutkan pendidikan. Bagaimanapun juga, generasi muda Papua Barat adalah mereka yang patut diberi semangat. Tujuannya, untuk menjaga dan meningkatkan rasa nasionalisme mereka. Dengan begitu, generasi Papua Barat akan tumbuh dengan rasa diperhatikan oleh Negara. Dalam jangka panjang, tidak akan membuat mereka mendukung, bergabung, bahkan untuk sekedar berpikir mengenai separatisme.

Ketiga, fasilitator harus berperan aktif melihat perkembangan peserta didik. Sangat memungkinkan untuk menemukan bibit-bibit unggul dari Papua Barat. Peserta didik yang dinilai berpotensi, untuk melanjutkan pendidikan menengah bisa diikutkan program-program beasiswa untuk menempuh pendidikan di luar Papua. Misalnya melalui beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) atau program beasiswa lainnya.

 

Oleh:
Peserta Kompetisi Gagasan TKP PPI Dunia
Nama: Dinda Lisna Amilia
Jurusan: Mass communication and Jurnalism
Universitas : University of Mysore India

Bagi mahasiswa Indonesia di manapun berada yang ingin ikut berkontribusi untuk Papua melalui gagasan bisa dilihat selengkapnya di http://ppidunia.org/kompetisi-gagasan-tim-kajian-papua-barat-ppi-dunia-2017-2/

Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

You May Also Like

One thought on “Gagasan “Balai Pendidikan Nonformal” untuk Papua

  1. Di seluruh daratan NKRI, Propensi Papua Barat dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan termiskin nomor 1. dengan demikian untuk mengangkat harkat dan martabat penduduk Papua Barat nomor satu harus melalui Pendidikan formal dan juga informal. Saya di Kabupaten Kaimana ingin agar anak=anak asli Kaimana diberikan perhatian khusus peninkatan sarana pendidikan baik bangunannya maupun alat-alat peraga belajar -mengajar. untuk fisik sebaiknya dibuat dalam bentu Sekolah asrama, artinya ada tempat penampungan siswa ajarnya, sehingga secara terkontrol proses belajar dan pembentukan mental spiritualnya. Saya siap menjadi salah satu pendampingnya, saya adalah seorang Pendeta dari Gereja Protestan Indonesia di Papua. Trima Kasih

Leave a Reply

%d bloggers like this: