Menteri Keuangan Sri Mulyani Sempatkan Bertemu WNI Di Tokyo

Tokyo, 8 Oktober 2017. Sebelum menuju Amerika Serikat, Sri Mulyani mengunjungi KBRI Tokyo untuk bertegur sapa dengan para WNI di Jepang. Malam itu lobby KBRI Tokyo dipadati warga yang ingin bertemu Menteri Keuangan tersebut.

            Menghadiri temu sapa sebenarnya bukanlah agenda utama Sri Mulyani. Di tengah perjalanannya menuju Amerika Serikat, Menteri yang akrab disapa Bu Ani tersebut singgah di Tokyo untuk transit terlebih dahulu. Namun karena ada waktu yang cukup, maka dapat terselenggaralah pertemuan pada hari tersebut. Meski harus melanjutkan penerbangan keesokan paginya, Bu Ani tetap semangat dan antusias menyapa para hadirin.

Sebagai Menteri Keuangan, tidak bosan-bosannya Bu Ani membahas mengenai pajak pada masyarakat. Pajak sendiri diatur dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Sebagai warga negara, membayar pajak adalah sebuah keniscayaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran salah seorang filusuf ternama asal Inggris, Thomas Hobbes. Pada salah satu bukunya, Leviathan yang terbit tahun 1651, Hobbes menjelaskan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hubungan ini seperti sebuah kontrak yang bersifat mutualisme. Pemerintah berperan sebagai pelindung dan penyedia, sementara masyarakat harus mendukung pemerintah dengan cara membayar pajak. Uang hasil pajak inilah yang nantinya dikelola pemerintah untuk membangun rumah sakit, menyediakan lapangan kerja, dan lain-lain yang bernilai bagi rakyat. Hal seperti inilah yang disebut kontrak antar pemerintah dan rakyat, dan hal ini berlaku di manapun.

Sayangnya hal ini mungkin belum dipahami semua orang. Sri Mulyani sendiri mengakuinya bahwa penerimaan pajak masih rendah. Warga yang mengikuti progam tax amnesty saja tidak sampai satu juta. Lalu, terdapat sekitar 32-juta warga yang terdaftar sebagai pembayar pajak, namun yang benar-benar membayar pajak dan memiliki SPP tidak lebih dari 12-juta warga. Indonesia sempat dihebohkan juga belum lama ini oleh kabar nasabah asal Indonesia yang mentransfer dana sebesar Rp18,9-triliun ke bank Standard Chartered di Singapura. Demi menghindari hal ini, Bu Ani menyatakan sudah memberlakukan perjanjian perpajakan internasional sehingga aliran dana dalam jumlah tidak masuk akal dapat terlacak.

Sempat disinggung juga tentang hutang Indonesia yang beberapa bulan lalu panas dibahas. Dibandingkan Jepang, hutang Indonesia masih terdapat dalam kategori sehat. Hutang Jepang sendiri memang sudah terlampau besar, yakni sekitar 200% dari GDP (Gross Domestic Product). Sedangkan Indonesia masih berkisar di angka 27% GDP. Jadi, memang Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat hutang. Ini adalah salah satu tugas Kementerian Keuangan untuk mengatur perekonomian Indonesia agar dapat terus berkembang namun juga dengan menjaga kestabilan. Tidak boleh ada pengeluaran atau peminjaman yang berlebihan, uang yang mengalir haruslah efisien dan digunakan semaksimal mungkin.

Pada sesi tanya jawab, salah seorang hadirin menanyakan hal yang menarik untuk dibahas. “Dengan sumber daya yang melimpah, dapatkah Indonesia bergantung padanya dan menghapuskan pajak?” tanya sang hadirin. Sebenarnya bisa saja, namun negara akan terjangkit Dutch Disease jika hal ini dilaksanakan. Dutch Disease merupakan istilah ekonomi yang merujuk pada ketergantungan berlebih suatu negara, biasanya terhadap sumber daya alam, sehingga menyebabkan berkurangnya daya saing negara tersebut. Mengambil contoh dari Norwegia yang kaya akan sumber daya alam, tetapi mereka tetap mematok pajak yang tinggi bagi warganya. Dari pajak yang tinggi ini, Norwegia membangun dirinya menjadi negara yang maju, dan yang paling penting, meningkatkan daya saing manusianya. Indonesia bisa saja menggantungkan diri pada sumber daya alam. Namun jika demikian, manusianya tidak akan bertumbuh secara daya saing dan pada suatu titik, akan runtuh karena kalah bersaing.

“Presiden Jokowi sangat terbuka dengan persaingan karena hal tersebut membawa manfaat,” ujar Sri Mulyani. Di zaman yang telah berubah ini, kita juga harus fleksibel mengikuti perubahan. Salah satunya adalah dengan menempa diri demi menjadi pribadi yang lebih kompeten, karena sekarang adalah eranya persaingan. Jangan lupa juga untuk mengambil pelajaran dari negara seperti Jepang dan negara maju lainnya. Banyak hal yang dapat dipelajari agar suatu hari nanti dapat dibawa pulang dan digunakan demi kepentingan bersama.

Penulis: Theodorus Alvin

Editor: Kartika Restu Susilo

Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

You May Also Like

Leave a Reply

%d bloggers like this: