PPIUK Roundtable: Indonesia Regional Election (PILKADA) 2017

Liputan Inggris Raya – Departemen Riset dan Kajian Strategis PPI-UK, berkolaborasi dengan King’s College London Indonesia Society mengadakan diskusi bertema pemilihan kepala daerah atau pilkada bagi WNI yang tinggal di luar Indonesia dengan tajuk: “PPI UK Roundtable Discussion: On Citizen Rights and How to Form a Good Election”.

Diadakan di kampus King’s College London pada tanggal 11 Februari 2017, diskusi ini dihadiri oleh 40 mahasiswa Indonesia, diantaranya ada 3 panelis: Dr. Syahrul Hidayat (Dosen Ilmu Politik UI, researcher di Exeter University), Ariyo Pahla (Chairman of Lingkar Studi Cendekia) dan Dwi Kiswanto (Mahasiswa PhD SOAS London). Roundtable discussion yang berlangsung sejak pukul 11.00 hingga 14.00 GMT dimulai dengan presentasi ketiga panelis, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi.

Foto bersama peserta PPI UK Roundtable Discussion

Ketua Acara PPI UK Roundtable, Melda Magiafitri, menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan menanggapi pilkada serentak yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia pada tanggal 15 Februari 2017. Akan tetapi, WNI yang sedang bekerja atau menempuh studi di luar negeri tidak dapat ikut berpartisipasi. Tidak seperti pemilu untuk memilih pemimpin negara, pilkada sampai saat ini belum difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk dilaksanakan di luar negeri karena berbagai alasan. Syahrul Hidayat, yang juga pernah ikut membantu penyelenggaraan pemilu presiden di Inggris berapa waktu lalu, mengatakan bahwa penyelenggaraan pilkada di luar negeri belum dapat diselenggarakan karena biaya yang cukup besar, sistem pemilu yang belum sempurna, dan proporsi WNI yang berada di luar Indonesia cukup sedikit dibandingkan dengan jumlah WNI secara keseluruhan. Kenyataan ini disayangkan oleh Ariyo Pahla, yang menyatakan “berapapun harganya, hak pilih warga negara harus difasilitasi. Seperti penyandang disabilitas, tidak peduli seberapa mahal fasilitas yang harus disediakan pemerintah bagi mereka, namun harus tetap dipenuhi. Begitu pula dengan hak memilih dalam pilkada/pemilu”. Di presentasinya Ariyo juga mendukung pilkada luar negeri diselenggarakan karena, menurut analisanya, di saat pemilihan pemimpin daerah atau negara pendapatan pajak cenderung naik dan pengeluaran cenderung menurun. Pernyataannya ini didukung oleh fakta bahwa banyak negara yang mendapatkan keuntungan ekonomi karena demokrasi yang diterapkan secara penuh.

“Sistem Pemilu yang paling cost-effective dan do-able untuk WNI yang tinggal di luar negeri hanyalah dengan sistem electronic voting” ujar Syahrul Hidayat. Dari presentasi salah satu panelis, Dwi Kiswanto, sistem e-voting atau pemilihan via internet sebetulnya sedang dikembangkan oleh BPPT. Namun, pada praktiknya, pemilihan ini tidak benar-benar elektronik karena pemilih harus tetap datang ke TPU. Di masa yang akan datang, apabila sistem pemilihan elektronik telah diterapkan, tidak menutup kemungkin WNI di luar negeri dapat untuk ikut memilih pemimpinnya. Ide mengenai voting elektronik ini bukan hal mustahil, Indonesia hanya perlu untuk belajar dari negara lain yang juga menerapkan sistem ini, seperti yang dinyatakan Syahrul Hidayat, “Bosnia sudah menerapkan system voting online regional election bagi warganya yang tinggal di luar negeri. Di Indonesia, ada wacana tahun 2019 e-voting akan diterapkan untuk pemilihan presiden. Jika berhasil, maka perlahan bisa diaplikasikan untuk pilkada sehingga orang Indonesia dimana saja bisa ikut memilih dalam pilkada”.

Kepala Departemen Kajian Strategis dan Riset PPI-UK, Samuel Leonardo Putra

Acara dilanjutkan dengan diskusi bersama mahasiswa yang hadir. Salah satu mahasiswa menanyakan mengenai kemungkinan pilkada di luar negeri akan diselenggarakan di masa depan. Dwi Kiswanto, mahasiswa PhD dengan tesis berjudul “Centre-Periphery Relations and Political Accountability in Decentralising Indonesia”, menjawab “tidak terlalu penting untuk saat ini, meskipun di masa depan tidak mustahil. BPPT menjanjikan pemilihan presiden bisa segera e-voting, tidak menutup kemungkinan ini juga diterapkan untuk pemilihan kepala daerah. Kita kan lihat demokrasi dari voting participation. Untuk menolak ukur nilai demokrasi itu selain bisa dilihat dari orang, dilihat juga dari political awareness”.

Acara lalu ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antar mahasiswa Indonesia yang hadir di acara ini.

Share on LinkedInShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

You May Also Like

Leave a Reply

%d bloggers like this: